MEDAN – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberantasan korupsi di Wilayah I. Acara ini berlangsung di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Lantai 16 Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Rakor ini digelar sebagai bentuk upaya memperkuat sinergi antara KPK dan pemerintah daerah demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Wali Kota Rico Waas hadir bersama Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, Wakil Ketua DPRD H. Zulkarnain, serta jajaran pejabat Pemko Medan, antara lain Sekda Wiriya Alrahman, Kepala Bappeda Benny Iskandar, Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah T. Roby Chairi, dan Plt. Kepala Inspektorat Habibi Adhawiyah.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Medan memaparkan berbagai langkah strategis yang telah dilakukan Pemerintah Kota Medan untuk meminimalisir potensi tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah dengan menghadirkan berbagai sistem digital yang mendukung pengawasan internal dan pelaporan masyarakat.
“Kami telah meluncurkan Aplikasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Aplikasi Whistleblowing System (WBS), Aplikasi Saber Pungli, serta Topi Kita — yaitu Klinik Informatif Terpadu dan Aktif Berbasis Risiko, sebagai sarana konsultasi pengawasan internal,” ungkap Rico Waas.
Ia juga menambahkan bahwa sepanjang tahun 2024, Inspektorat Kota Medan telah menindaklanjuti 31 pengaduan masyarakat. Selain itu, tidak ditemukan indikasi benturan kepentingan dalam proses mutasi jabatan di lingkungan Pemko Medan.
Terkait pelayanan publik, Rico Waas menyampaikan bahwa Kota Medan tidak mengalami kendala berarti. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian 100% dalam pemenuhan dokumen dan informasi publik berdasarkan hasil evaluasi Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK tahun 2024.
“Ke depan, kami akan terus mengoptimalkan peran Inspektorat sebagai mitra strategis, bukan hanya dalam pengawasan dan audit, tetapi juga dalam membangun budaya integritas di lingkungan birokrasi,” jelasnya.
Pemko Medan, lanjut Rico, kini tengah fokus memperkuat struktur sumber daya manusia serta sistem kerja Inspektorat agar lebih adaptif, responsif, dan efektif dalam menghadapi tantangan pengawasan tata kelola pemerintahan. (ts)
