MEDAN – Anggota DPRD Kota Medan, Hj Sri Rezeki, menyampaikan keprihatinannya atas pemotongan anggaran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Kota Medan yang mencapai 41 persen. Menurutnya, kebijakan tersebut berdampak langsung pada kegiatan pemberdayaan dan pelatihan bagi pelaku UMKM.
“Pemotongan ini sangat disayangkan, karena justru menyentuh sektor yang berperan penting dalam menopang ekonomi masyarakat bawah,” ujar Sri Rezeki dalam rapat evaluasi triwulan I bersama Diskop UKM Perindag, Selasa (3/6/2025).
Politisi PKS yang juga anggota Komisi III DPRD Medan itu menegaskan bahwa UMKM selama ini terbukti menjadi penyelamat ekonomi, khususnya saat masa pandemi COVID-19. Karena itu, dia menilai, pengurangan anggaran terhadap program pemberdayaan UMKM merupakan langkah yang kontraproduktif.
“UMKM adalah garda terdepan dalam membangun ekonomi kerakyatan. Mereka butuh pendampingan, pelatihan, serta bantuan pemasaran dan digitalisasi. Semua itu tidak bisa dilakukan tanpa dukungan anggaran,” katanya.
Sri Rezeki juga mengungkapkan bahwa selama ini pihaknya aktif mendampingi para pelaku UMKM dalam meningkatkan kapasitas mereka. Mulai dari membentuk pola pikir kewirausahaan, pelatihan digital, strategi marketing, hingga penyediaan fasilitas usaha.
“Untuk mengubah mindset saja butuh proses dan biaya, belum lagi pelatihannya. Kalau anggarannya dikurangi, bagaimana program ini bisa berjalan maksimal?” imbuhnya.
Sebagai solusi, ia mendorong pemerintah kota menggandeng pihak swasta melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk menutupi kekurangan anggaran sekaligus memperluas jangkauan program pemberdayaan UMKM.
“Kita di Komisi III punya tanggung jawab untuk mengawal anggaran ini. Jangan sampai program yang menyentuh masyarakat kecil justru menjadi korban pemangkasan,” pungkasnya. (ds)
