CIAMIS, DELITIMES.ID – Masyarakat Adat Kampung Kuta di Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, berharap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), dapat berkunjung langsung ke kampung adat yang selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan pelestarian budaya Sunda di wilayah timur Jawa Barat.
Harapan tersebut mengemuka saat Ketua Umum Majelis Adat Sunda Jawa Barat, Irjen Pol (Purn) Dr. H. Anton Charliyan atau yang akrab disapa Abah Anton Charli, melakukan kunjungan silaturahmi dan survei lapangan ke Kampung Adat Kuta, Kamis (18/6/2026).
Kedatangan Abah Anton bersama sejumlah anggota Majelis Adat Sunda diterima langsung oleh Tetua Adat Kampung Kuta, Ki Warja, Wakil Tetua Adat Abah Udin, Sekretaris Adat Firman, serta Ketua DKM Abah Didi.
Dalam kunjungan tersebut, para tokoh adat memaparkan sejarah, kondisi geografis, hingga berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat Kampung Adat Kuta.
Menurut para sesepuh, nama “Kuta” berasal dari kata “Mahkota” dan diyakini memiliki keterkaitan dengan cikal bakal pembangunan Keraton Galuh pada masa pemerintahan Prabu Ajar Sukaresi sekitar abad ke-10.
Saat ini, seluruh warga Kampung Adat Kuta memeluk agama Islam. Kampung tersebut berada di wilayah paling timur Provinsi Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
Kampung Adat Kuta memiliki luas sekitar 185 hektare dengan jumlah penduduk sebanyak 97 kepala keluarga. Sebanyak 31 hektare di antaranya merupakan kawasan Leuweung Tutupan atau hutan larangan yang dijaga ketat kelestariannya.
Sementara itu, sekitar 10 hektare dimanfaatkan sebagai sawah tadah hujan dan sisanya berupa lahan huma yang ditanami berbagai komoditas, seperti pohon aren, kopi, dan kelapa.
Meski mampu menghasilkan gula aren dan gula semut berkualitas baik secara tradisional, masyarakat mengaku belum dapat mengoptimalkan sektor pertanian akibat keterbatasan pasokan air.
“Ketika musim kemarau, warga tidak hanya kesulitan mengelola lahan pertanian, tetapi juga mengalami keterbatasan air untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mandi dan memasak,” ujar Abah Anton.
Ia menambahkan, produksi gula aren dan gula semut mengalami peningkatan setelah masyarakat mendapatkan pendampingan teknis dari pihak yang disebut sebagai perwakilan kepercayaan Hashim Djojohadikusumo.
Selain persoalan air bersih, masyarakat juga mengeluhkan kondisi infrastruktur. Jalan menuju Kampung Adat Kuta melalui jalur Ketapang-Banjar dinilai sudah cukup baik, namun sebagian ruas jalan melalui jalur Kawali masih mengalami kerusakan. Kondisi serupa juga terjadi di dalam kawasan perkampungan adat, di mana sekitar 1.300 meter jalan lingkungan dilaporkan rusak.
Kampung Adat Kuta dikenal sebagai “Kampung Sarebu Pamali” karena masih memegang teguh berbagai aturan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Beberapa di antaranya adalah larangan menguburkan jenazah di area kampung adat, larangan membangun rumah berbahan semen, larangan mengenakan pakaian hitam saat memasuki hutan larangan, serta pembatasan terhadap pertunjukan kesenian tertentu.
Setiap tahun, masyarakat juga rutin menggelar sejumlah upacara adat, di antaranya Hajat Suguhan pada 5 Safar, Hajat Bumi pada 1 Muharam, dan Hajat Babarit sebagai ritual tolak bala.
Dari hasil dialog dengan para tokoh adat dan warga, sedikitnya terdapat lima persoalan utama yang diharapkan mendapatkan perhatian pemerintah.
Pertama, Kampung Adat Kuta belum memiliki legalitas tanah ulayat yang dapat dikelola secara bersama oleh masyarakat adat. Kedua, keterbatasan sarana pengairan yang menghambat produktivitas pertanian. Ketiga, kerusakan jalan lingkungan di dalam kampung. Keempat, belum tersedianya sejumlah fasilitas penunjang adat, seperti Bale Ageung, Bumi Alit, Bumi Ageung, lumbung padi (Leuit), gerbang adat, serta kerusakan Monumen Kalpataru.
Kelima, masyarakat mengusulkan program penguatan lingkungan melalui penanaman pohon keras dan tanaman produktif bernilai ekonomi, seperti aren, kopi, pala, kelapa hibrida, durian, nanas, buah naga, hingga tanaman obat keluarga.
Abah Anton mengatakan, masyarakat adat juga menyampaikan harapan agar Gubernur Jawa Barat dapat mengunjungi Kampung Adat Kuta dan melihat langsung kondisi di lapangan.
“Selama ini masyarakat mengaku belum pernah menerima kunjungan gubernur ke Kampung Adat Kuta. Karena itu, mereka berharap Pak Gubernur Dedi Mulyadi dapat berkunjung dan melihat langsung berbagai potensi sekaligus persoalan yang dihadapi masyarakat adat di sini,” kata Abah Anton.(RED)
