MANDAILING NATAL, DELITIMES.ID – Aturan yang mengikat terhadap kedisiplinan guru maupun Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) terkait sanksi keterlambatan dan ketidakhadiran telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Secara hukum, penerapan sanksi denda oleh kepala sekolah terhadap guru PNS dan PPPK bukan wewenang kepala sekolah. Selain itu larangan pemungutan liar di sekolah juga telah diperkuat dengan adanya Permendikbud Nomor 60 Tahun 2011.
Terkait adanya sanksi pemotongan Rp10.000 per jam dan Rp50.000 per absen di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Pakantan, kuat dugaan sudah menjadi bagian dari pungutan liar (pungli). Karena sanksi kepada guru PNS dan PPPK telah diatur resmi melalui absensi elektronik kedinasan yang ada.
Kepala SMPN 1 Pakantan Hj Hermawati SPd, Selasa (29/09/2026), mengakui, bahwa ada sanksi denda kepada guru PNS dan PPPK sebesar Rp10.000 per jam bagi keterlambatan dan Rp50.000 per absen (alpa).
“Terkait kedisiplinan, terdapat kesepakatan sanksi Rp10.000 bagi keterlambatan dan Rp50.000 bagi yang tidak hadir tanpa keterangan. Dana tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan operasional guru dan sekolah, termasuk honor pengganti (invalen) serta operasional operator,” jelas Hj Hermawati SPd, Selasa (29/9/2026).
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari guru PNS dan PPPK di SMPN 1 Pakantan, terdapat delapan guru yang dikenakan sanksi denda dengan nilai bervariasi berdasarkan absen Agustus 2026, seperti berikut ini:
- NH denda Rp40.000
- AM denda Rp50.000
- AT denda Rp110.000
- AG denda Rp590.000
- MWS denda Rp530.000
- IS denda Rp280.000
- ISH denda Rp580.000
- JJ denda Rp204.000.
Hj Hermawati selaku Kepala SMPN 1 Pakantan mengakui bahwa denda sanksi keterlambatan dan ketidakhadiran dikelola bersama dan juga digunakan untuk honor pengganti ketidakhadiran.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Mandailing Natal dr Mhd Faisal Situmorang, Selasa (29/09/2026), menegaskan, bahwa tidak ada aturan dari Disdikbud untuk menerapkan sanksi denda kepada Guru PNS dan PPPK, Dia juga mengatakan kemungkinan ini kesepakatan internal sekolah untuk peningkatan disiplin guru.
“Dinas Pendidikan tidak mengetahui ada sanksi denda dibuat Kepala SMPN 1 Pakantan. Kemungkinan ini kesepakatan mereka di sekolah, untuk meningkatkan disiplin guru. Jika memang salah dilanjutkan saja hingga kepenegakan hukum,” tegas dr Mhd Faisal Situmorang. (REL)
