Ketua DPR RI Puan Maharani menerima laporan terhadap pembahasan atas RUU Perampasan Aset dari Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. (foto/ist)

Abaikan Masukan KPK, UU Perampasan Aset Dianggap Masih ‘Jauh Panggang dari Api’

JAKARTA, DELITIMES.ID – Sejumlah pihak menilai, bahwa UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, masih ‘jauh panggang dari api’.

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), undang-undang tersebut belum mengatur soal ‘peningkatan kekayaan secara tidak wajar’ (illicit enrichment).

“Yang harus sebenarnya masuk di dalam perumusan undang-undang perampasan aset adalah sehubungan dengan ‘illicit enrichment’ penambahan harta kekayaan yang tidak wajar yang pada saat ini menjadi permasalahan ketimpangan ekonomi kita,” kata Kepala Divisi/Program Manager Hukum dan Investigasi ICW Ibrahim, dikutip dari Kompas, Jumat (20/11/2026).

Menurut dia, dengan diaturnya ketentuan tersebut, maka para pelaku korupsi yang harta kekayaannya terus bertambah, belum tentu bisa dijerat oleh undang-undang tersebut.

Ia menambahkan, DPR RI sendiri mengabaikan permintaan KPK untuk menetapkan norma ‘illicit enrichment’ sebagai bagian daripada undang-undang tersebut.

LHKPN Anggota DPR RI

ICW juga menyoroti alasan DPR RI tidak memasukkan ketentuan tersebut lantaran bertentangan dengan HAM. Menurut dia, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan. ICW menduga, banyak anggota DPR RI yang tidak mampu membuktikan kekayaannya di LHKPN.

“Dan itu bukan pelanggaran HAM ya. Kenapa DPR tidak berani mengatur ‘illicit enrichment’? Karena banyak anggota DPR dan pemerintah saat ini yang harta kekayaannya naik secara tidak wajar dan mereka tidak mampu membuktikannya. LHKPN-nya tidak benar, terdapat perusahaan-perusahaan yang mereka miliki tapi tidak tercatat di LHKPN,” tegas Staf Divisi/Program Manager Hukum dan Investigasi ICW, Azhim. (REL)

Bagikan :

Related Posts

Berita Terkini