MEDAN, delitimes.id – Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai pertemuan antara jajaran pengurus Forum Komunikasi Lembaga Adat (Forkala) Kota Medan dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) bersama Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, di Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (3/3/2026). Pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus wadah koordinasi untuk memastikan kebijakan pemerintah dapat diterima dan dipahami masyarakat tanpa menimbulkan kesalahpahaman.
Selain bersilaturahmi, pertemuan ini membahas dinamika masyarakat terkait Surat Edaran Wali Kota Medan Nomor 500-7.1/1540 tentang Penataan Lokasi dan Pengelolaan Limbah Penjualan Daging Non-Halal di wilayah Kota Medan.
Melalui pertemuan tersebut, Forkala dan FPK menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Wali Kota. Ketua Forkala Kota Medan, Datuk Adil Freddy, menegaskan bahwa perbedaan persepsi di masyarakat adalah hal wajar, namun tidak boleh memecah persaudaraan.
“Kami mendukung langkah Pak Wali Kota dalam menata Kota Medan. Jika ada persepsi yang kurang tepat, akan kami sampaikan kepada masyarakat agar dipahami secara utuh,” jelas Datuk Adil, didampingi Ketua FPK Delyuzar, Sekretaris Forkala Arwin Harahap, Martinus Lase, dan Abdul Rajab Pasaribu.
Forkala menegaskan komitmennya sebagai lembaga adat di kota multikultural untuk ikut menjaga kondusivitas serta menjadi jembatan komunikasi di tengah masyarakat. Dukungan serupa juga disampaikan Martinus Lase, perwakilan masyarakat Nias, yang siap membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kebijakan pemerintah.
Wali Kota Medan, Rico Waas, mengapresiasi masukan dari Forkala dan FPK. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang diterbitkan bukan untuk melarang, melainkan menata.
“Dalam setiap kebijakan pasti ada perbedaan persepsi. Pro dan kontra itu wajar, yang penting kita tetap bersaudara,” kata Rico, didampingi Asisten Pemerintahan dan Sosial Muhammad Sofyan dan Kepala Kesebangpol Andi Mario.
Rico menambahkan, Surat Edaran tersebut tidak dicabut. Jika diperlukan, akan dilakukan penyempurnaan dengan mengakomodasi masukan berbagai pihak tanpa menghilangkan esensi kebijakan.
“Masukan tentu boleh diberikan. Kami akan menyempurnakan Surat Edaran agar esensinya tetap terjaga dan dapat dipahami secara menyeluruh,” jelasnya.
Pertemuan ini menegaskan sikap Forkala dan FPK untuk berdiri bersama Pemko Medan dalam menjaga kondusivitas kota serta memastikan kebijakan pemerintah dapat diterima dan dipahami masyarakat secara utuh. (ts)
