MEDAN, DELITIMES.ID – Satuan Mahasiswa Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (SATMA AMPI) Provinsi Sumatera Utara melayangkan kritik keras terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), khususnya terkait janji manis pembangunan infrastruktur yang hingga kini tidak kunjung terealisasi. Hal ini merespons kondisi memprihatinkan yang dialami oleh puluhan anak sekolah dasar di Desa Batu Sundung, Kecamatan Padang Bolak, yang terpaksa bertaruh nyawa menyeberangi sungai berarus deras setiap hari demi bisa menuntut ilmu ke sekolah.
Ketua SATMA AMPI Sumatera Utara, Midon Harahap, mengecam keras pemandangan memilukan di mana anak-anak di Desa Batu Sundung harus bertaruh keselamatan demi pendidikan. “Pemandangan anak-anak berpakaian seragam sekolah di Desa Batu Sundung yang harus menggulung celana dan mengangkat tas mereka tinggi-tinggi agar tidak basah oleh air sungai adalah bukti nyata kegagalan pemerintah daerah dalam menghadirkan keadilan sosial.
Berdasarkan rekaman video lapangan, puluhan siswa dan siswi berhijab dari SD Negeri 101030 Batu Sundung harus berjalan perlahan menerjang arus sungai setinggi paha anak-anak sambil menggendong tas di atas kepala mereka agar buku pelajaran tidak basah kuyup. Akses pendidikan yang aman dan layak adalah hak mendasar bagi setiap anak yang dijamin oleh undang-undang, namun Pemkab Paluta justru menutup mata dan membiarkan anak-anak di desa tersebut menghadapi bahaya yang mengancam keselamatan jiwa mereka sewaktu-waktu arus sungai meluap,” tegas Midon Harahap.
Lebih lanjut, Midon Harahap menyoroti sikap abai pemerintah daerah yang terus memelihara janji-janji palsu tanpa ada eksekusi nyata di lapangan.
“Bupati Paluta sebelumnya telah berulang kali mengumbar janji manis kepada masyarakat untuk membangun jembatan penyeberangan yang layak di Desa Batu Sundung. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kondisi darurat ini telah terekam secara digital dan dibiarkan berlarut-larut tanpa ada realisasi nyata dari pemerintah daerah. Kami menilai pemerintah daerah sangat lambat, mati rasa, dan tidak memiliki komitmen dalam menyejahterakan masyarakat di tingkat tapak, terutama dalam menjamin keselamatan generasi penerus bangsa yang hanya ingin pergi belajar dengan aman,” tambahnya.
Melihat kebuntuan ini, Midon Harahap bahkan mendesak adanya intervensi dari pemerintah pusat dan provinsi agar program nasional diselaraskan dengan kebutuhan riil di daerah terisolasi.
“Kami meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi atau bahkan menghentikan sementara penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) khusus di wilayah ini, dan mengalihkan prioritas anggarannya untuk membangun jembatan terlebih dahulu.
Apa gunanya program makan gratis jika anak-anak kita harus bertaruh nyawa dan berpotensi hanyut di sungai hanya untuk menuju ke sekolah tempat makanan itu dibagikan? Logikanya di mana? Infrastruktur dasar seperti jembatan ini jauh lebih darurat dan mendesak.
Jika Pemkab Paluta tetap tidak mampu dan terus berdalih tidak punya anggaran, kami meminta secara khusus kepada Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, untuk segera mengambil alih proyek pembangunan jembatan Desa Batu Sundung ini melalui anggaran Pemerintah Provinsi demi menyelamatkan masa depan anak-anak kita,” cetusnya.
Sebagai penutup, SATMA AMPI Sumatera Utara menegaskan bahwa kesabaran masyarakat dan mahasiswa sudah habis menghadapi kelalaian yang sistematis ini.
“Jika tuntutan ini terus diabaikan dan janji-janji palsu terus diberikan kepada warga kampung, SATMA AMPI Sumut tidak akan tinggal diam dan siap mengonsolidasikan gerakan massa yang lebih besar untuk turun ke jalan demi menuntut hak dan keadilan bagi masyarakat Desa Batu Sundung yang selama ini dianaktirikan,” pungkasnya.(RED)
