JAKARTA, DELITIMES.ID – Kepergian Presiden Prabowo ke luarg negeri di tengah kekosongan jabatan Wapres, dapat sorotan dari Pakar Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Gugun El Guyanie.
Ia menilai, kekuasaan pemerintahan tetap di tangan presiden secara penuh meski Presiden menjalani dinas di luar negeri di tengah kekosongan kursi Wakil Presiden (Wapres) RI, usai Gibran Rakabuming Raka berhenti.
“Kekuasaan pemerintahan tetap di tangan presiden secara penuh,” kata Gugun, dikutip dari Kompas, Senin (16/11/2026).
Gugun mengatakan, dalam sistem presidensial di Indonesia, wakil presiden tidak memiliki kekuasaan secara mandiri, hanya sebagai pembantu presiden. Presiden tetap mengendalikan pemerintahan dari luar negeri.
“Sementara roda pemerintahan di dalam negeri dijalankan oleh pembantu presiden yang bernama menteri, sesuai dengan bidangnya masing-masing,” ujarnya.
Menurutnya, hal ini menunjukkan tidak ada ruang bagi Wapres untuk mengendalikan pemerintah secara penuh. Desain konstituonal menghendaki presidensial di Indonesia di tangan presiden secara absolut, sementara wapres sifatnya hanya membantu saja.
“Presiden ke luar negeri tidak bisa dimaknai berhalangan tetap,” ucapnya.
Hal tersebut berbeda jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap secara bersamaan, misalnya mangkat, sakit bersamaan dalam jangka lama, mundur bersamaan, atau diberhentikan secara bersamaan. Jika hal itu terjadi maka menteri triumvirat (Mendagri, Menlu, Menhan) baru mendapatkan delegasi kekuasaan pemerintahan eksekutif. (REL)
























