MANDAILING NATAL, DELITIMES.ID – Program Dana Desa (DD) yang disiapkan oleh pemerintah pusat untuk peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa, diduga banyak disalahgunakan.
Salah satunya yakni adanya kutipan per desa sebesar Rp15 juta untuk program penanganan dan penurunan stunting.
Beberapa mantan pejabat (pj) kepala desa di Kawasan Mandailing Julu yang minta identitasnya jangan terungkap, kepada wartawan mengungkapkan, kutipan sebesar Rp15 juta itu khusus untuk penanganan stunting di desa. Seperti pengadaan susu dan makanan tambahan di desa.
Namun menurut para mantan pj kades ini, susu dan makanan tambahan itu tidak sesuai dengan anggaran sebesar Rp15 juta tersebut.
“Benar ada dalam APBDes diminta untuk dialokasikan dana sebesar 15 juta untuk program stunting. Kita sudah setorkan. Ada yang tahap I dan ada desa yang setor di tahap II kemarin,” cerita para mantan pj kades itu beberapa waktu yang lalu kepada wartawan.
Pj kades ini menguraikan, penanganan stunting ini, katanya, merupakan program pemerintah pusat, yang mana desa harus mengakomodirnya. Sehingga alokasi dana sebesar Rp15 juta itu harus terealisasi.
“Tidak bisa tidak kita alokasikan. Sudah perintah. Katanya program ini dari pemerintah pusat. Jadi kita sebagai pj kades mau tak mau harus ikuti perintah dari atas,” akunya.
Bahkan pj kades ini mengatakan, hingga akhir masa jabatannya, tak pernah mengetahui berapa banyak jumlah bayi stunting di desanya. Pj kades pun mengungkapkan, bahwa apa saja yang menjadi faktor penyebab stunting, ia pun tidak terlalu paham.
“Sampai saat ini pun berapa banyak bayi yang stunting di desa saya tidak tahu. Tidak pernah ada pendataan apa pun, dari dinas mana pun untuk stunting ini. Setahu saya, susu bantuan dan makanan tambahan diantarkan dari kecamatan. Dan kami di desa yang membagikan,” pungkasnya.
Belum Ada Laporan
Menanggapi hal ini, Kepala Badan Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal Rahmad Daulay, menjawab konfirmasi via WhatsApp, Kamis (2/11/2023) menjelaskan, hingga saat ini mereka belum ada menerima laporan apa pun terkait adanya temuan atau kejanggalan dalam penggunaan anggaran program stunting. Sehingga mereka belum bisa melakukan audit.
“Belum ada laporan resmi,” jawabnya singkat. (TIM)
