MEDAN, delitimes.id – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan bahwa penanganan banjir di Kota Medan harus berbasis data akurat. Menurutnya, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) wajib memiliki pemetaan terbaru terkait kondisi drainase dan sungai-sungai besar.
“Tanpa data yang mutakhir, upaya pengendalian banjir hanya bersifat parsial dan tidak menyelesaikan akar masalah,” ujarnya saat memimpin Rapat Kerja Tematik Pembangunan Kota Medan Tahun 2026, Rabu (14/1/2026), di Kantor Wali Kota Medan.
Rapat ini juga diikuti Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin Harahap, Sekretaris Daerah Wiriya Alrahman, Kepala Bappeda Ferri Ichsan, Inspektur Erfin Fahrurrazi, serta sejumlah kepala dinas dan badan terkait.
Rico Waas menyoroti pesatnya pertumbuhan kota yang menggerus fungsi daerah resapan air. Banyak lahan terbuka yang seharusnya menahan banjir kini berubah menjadi permukiman dan bangunan tertutup.
“Drainase memang perlu dibenahi, tapi kita harus mencari solusi yang tuntas. Bukan sekadar mengurangi dampak, tapi benar-benar menyelesaikan masalah,” tegasnya.
Menurut Wali Kota, normalisasi dan pelebaran sungai adalah kunci utama penanganan banjir. Sungai besar seperti Deli, Babura, Belawan, dan Bedera belum dinormalisasi puluhan tahun, bahkan beberapa terakhir kali dikerjakan pada 2000.
“Sudah 25 tahun tidak disentuh. Jika kita tidak bertindak maksimal, banjir akan terus berulang,” jelasnya.
Rico Waas menekankan pelebaran sungai sebagai langkah realistis dan efektif, mencontohkan pengalaman di Jakarta dengan Sungai Ciliwung. Volume air di sungai-sungai Medan saat ini sudah tidak sebanding dengan aliran dari hulu akibat alih fungsi lahan dan curah hujan tinggi.
“Banjir di Medan bukan sekadar genangan. Dampaknya langsung pada ekonomi kota. Jika Medan lumpuh, wilayah sekitarnya juga terdampak,” katanya.
Selain solusi fisik, Wali Kota mendorong pemanfaatan teknologi modern melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida). Ia menekankan kebijakan penanganan banjir harus berbasis riset dan terukur.
“Kalau kita kerjakan, kerjakan sekali tapi maksimal. Jangan setengah-setengah,” tegasnya.
Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin Harahap menambahkan, bangunan di bantaran sungai menjadi penghambat normalisasi. Ia menyoroti praktik penutupan parit oleh pedagang dan pengecoran permanen di atas saluran air, khususnya di Belawan dan Sicanang.
Rapat kerja ini menjadi awal perumusan strategi penanganan banjir yang tegas, terarah, dan komprehensif. Dengan langkah ini, Pemko Medan berharap memiliki satu solusi utama yang jelas, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. (ts)
