MEDAN, delitimes.id – Pemko Medan menegaskan komitmennya dalam membangun kota yang maju, bersih, dan merata melalui sinergi yang kuat dengan DPRD Kota Medan. Hal itu disampaikan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, saat menyampaikan nota jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Senin (8/9/2025).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen ini dihadiri Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin Harahap, para anggota dewan, dan jajaran kepala perangkat daerah. Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyampaikan jawaban secara bergantian, memperlihatkan kekompakan dalam kepemimpinan.
Dalam tanggapannya, Wali Kota menyampaikan bahwa semua masukan dan kritik dari fraksi-fraksi akan dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan ke depan. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah soal pengisian jabatan struktural, yang disoroti Fraksi PDI Perjuangan. Menurutnya, pengangkatan pejabat akan segera dilakukan secara tepat dan profesional.
“Kami memastikan setiap posisi diisi oleh orang yang tepat. Prinsip ‘the right man on the right place’ jadi pegangan, agar pelayanan publik berjalan efektif dan cepat,” kata Rico.
Persoalan banjir yang diangkat Fraksi PKS juga mendapat penekanan khusus. Pemerintah menyadari bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial. Karena itu, pendekatan yang diambil adalah menyeluruh, dengan melibatkan lintas wilayah dan instansi.
“Penanganan banjir harus berbasis kawasan. Kami libatkan kementerian, provinsi, hingga kabupaten pendamping, serta memperkuat sinergi antar-OPD lewat gotong royong rutin,” jelasnya.
Menanggapi Fraksi Gerindra, Wali Kota menegaskan bahwa pembangunan jangka panjang Kota Medan mengacu pada visi besar menuju Medan 2045. Fokus saat ini adalah membangun infrastruktur kesehatan dan pendidikan yang merata, khususnya di wilayah Medan Utara.
“Kami ingin memastikan semua warga mendapat pelayanan kesehatan dan pendidikan yang setara, tidak ada ketimpangan antarwilayah,” ujarnya.
Dalam menjawab Fraksi Golkar yang menyoroti rendahnya realisasi PAD, Pemko tetap optimis bisa mengejar ketertinggalan. Upaya intensifikasi pajak dan perluasan basis wajib pajak terus dijalankan.
“Kami melihat tren positif di semester kedua. Dengan optimalisasi sistem dan kerja lapangan, target PAD insyaAllah tercapai,” tambahnya.
Isu pemberdayaan UMKM juga menjadi fokus. Menanggapi Fraksi NasDem, Pemko menyebutkan bahwa berbagai program dukungan terhadap pelaku usaha kecil terus dilaksanakan, mulai dari pelatihan hingga kemudahan akses legalitas usaha.
“Kami ingin UMKM Medan naik kelas. Legal, kuat, dan mampu bersaing,” tegas Rico.
Digitalisasi menjadi kunci lain yang disampaikan saat menjawab pandangan Fraksi PSI dan Demokrat. Pemko menilai sistem digital mampu mendongkrak transparansi, efisiensi, dan peningkatan kinerja.
“Digitalisasi pajak, layanan publik, hingga pengawasan OPD sedang kita perkuat. Tapi tentu semua dilakukan bertahap dan terukur,” katanya.
Secara umum, penyampaian jawaban eksekutif ini mencerminkan arah pembangunan yang terencana, responsif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Pemerintah tidak hanya menyusun program, tetapi juga memastikan pelaksanaannya dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan kolaborasi.
Kehadiran bersama antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota juga menunjukkan bahwa roda pemerintahan di Medan dijalankan dengan kekompakan. Sinergi ini menjadi kekuatan penting dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan kota ke depan. (ds)
