PAKPAK BHARAT, DELITIMES.ID – Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor menghadiri pembukaan Roadshow Bus KPK 2023 di Kompleks Tapian Daya, Jalan Gatot Subroto, Medan, Kamis (26/10/2023).
Turut serta, Inspektur Pakpak Bharat Sumantri Bancin SE MM CGCAE dan beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lain di Pemkab Pakpak Bharat.
Franc Bernhard Tumanggor menghadiri acara ini sebagai bentuk komitmen dalam pemberantasan korupsi.
“Kita akan terus mendorong agar budaya antikorupsi tercipta di Indonesia, khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, Ini merupakan langkah utama dalam mencegah tindakan korupsi. Salah satunya dengan cara edukasi yang terus menerus. Menanamkan rasa malu dan paham bahwa tindakan korupsi itu salah,” jelasnya.
Sementara itu Pj Gubernur Sumut Hassanudin yang juga hadir dalam acara ini mengatakan, mengubah budaya bukanlah hal yang mudah. Tapi juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Oleh karena itu, membudayakan antikorupsi harus terus menerus digaungkan.
“Ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh kerja keras, komitmen dan terus-menerus dalam jangka waktu yang tidak sebentar,” kata Hassanudin.
Dalam kesempatan itu, Wakil KPK Nurul Gufron mengatakan, sampai saat ini pihaknya telah menangkap sekitar 1.700 pelaku korupsi. KPK juga terus memperkuat sistem pelayanan masyarakat di pemerintahan untuk mempersempit ruang gerak pelaku korupsi.
“Budaya korupsi lahir karena pelakunya cinta kepada harta. Bukan kepada orang atau bangsa ini. Kalau sudah cinta, ia rela melakukan apa saja untuk mendapatkanya,” kata Nurul Gufron.
Budaya Anti-Korupsi
Nurul Gufron berharap, semangat yang digaungkan pada acara itu diteruskan ke kabupaten/kota untuk membudayakan antikorupsi. Kegiatan membudayakan antikorupsi, menurutnya juga harus terjaga kontinuitasnya. Ini penting untuk menciptakan generasi yang benar-benar antikorupsi.
Sebagai salah satu upaya pendidikan dan pencegahan korupsi, KPK menyelenggarakan aksi kolaborasi yang bertajuk ‘Roadshow Bus KPK 2023 Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi’ di 6 enam provinsi di Sumatera termasuk Sumut.
Program ini terdiri dari serangkaian kegiatan pencegahan korupsi untuk meningkatkan partisipasi publik dengan target pelajar, guru, mahasiswa, dosen. Juga, Aparatur Sipil Negara (ASN), partai politik, komunitas, dan masyarakat umum.
Bersama pemerintah daerah, KPK melaksanakan rangkaian kegiatan sosialisasi dan kampanye antikorupsi, kuliah umum di kampus. Juga, diskusi publik, pameran pelayanan publik, dan sebagainya. Semua bertujuan untuk meningkatkan partisipasi publik dan meningkatkan kesadaran antikorupsi di kehidupan sehari-hari. (ALY)
