SAMOSIR, DELITIMES .ID – Bupati Samosir melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Hotraja Sitanggang ST MM membuka Konsultasi Publik (Kick of Meeting) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Samosir 2025-2029.
Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Bupati Samosir, Senin (18/3/2024).
Pada pertemuan ini hadir pimpinan OPD dan camat se-Kabupaten Samosir. Kemudian, instansi vertikal, BUMN/BUMD, tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas, dan OKP. Serta menghadirkan narasumber di antaranya Prof Dr Ir Abdul Rauf MP (Guru Besar Konservasi Tanah dan Pengelolaan DAS USU). Juga ada Dr Dimpos Manalu MSi (KSPPM, dosen Universitas HKBP Nommensen Medan).
Kadis Lingkungan Hidup Samosir Edison Pasaribu ST MM dalam laporannya menyampaikan, bahwa pertemuan bertujuan untuk mengharapkan keterlibatan instansi, organisasi masyarakat, filantropi, dan pelaku usaha dalam pengkajian pembangunan berkelanjutan. Juga untuk mengumpulkan data dan mencapai target dari masing-masing perangkat daerah. Serta nantinya akan menyusun kebijakan Program KLHS RPJMD Samosir 2025-2029.
Edison juga menyampaikan, penyusunan KLHS RPJMD Samosir 2025-2029 akan melalui beberapa tahapan. Yakni, kick of meeting, rapat koordinasi dan pengumpulan data, uji publik. Lalu, rapat koordinasi perumusan dan validasi KLHS ke Gubernur Sumatera Utara.
Sedangkan Asisten Perekenomian dan Pembangunan Hotraja Sitanggang ST MM dalam arahannya menyampaikan, untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan, maka kepala daerah di seluruh Indonesia wajib melaksanakan penyusunan KLHS RPJMD maupun KLHS RPJPD.
Untuk memastikan seluruh tahapan-tahapan berjalan dengan baik, Hotraja minta agar Tim Kelompok Kerja KLHS RPJMD di bawah pimpin Kadis Lingkungan Hidup dan Kepala Bappeda Litbang, terus bekerja sesuai jadwal. Masing-masing perangkat daerah harus memberikan data-data valid, akurat, serta tepat waktu.
Ia juga berharap para narasumber dapat mendampingi pokja untuk menghasilkan data dan rekomendasi kebijakan, program, dan kegiatan. Tentunya melalui disiplin ilmu dan latar belakang yang dimiliki untuk mempertahankan keberlanjutan pembangunan. (SMP)
