MEDAN – Permasalahan infrastruktur, drainase, serta bantuan sosial (bansos) masih menjadi keluhan utama masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) III Kota Medan. Hal tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Kota Medan, Lailatul Badri, saat menyampaikan laporan hasil reses masa sidang I Tahun 2024-2025, dalam rapat paripurna, Senin (6/1).
Lailatul Badri yang merupakan politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyampaikan bahwa, selain infrastruktur dan drainase, masalah transparansi dalam penyaluran bantuan sosial juga menjadi perhatian serius masyarakat di Kecamatan Medan Deli dan Medan Tembung.
“Melalui laporan reses ini, banyak keluhan yang kami terima dari masyarakat, terutama mengenai masalah drainase, infrastruktur, dan bantuan sosial. Masyarakat menginginkan agar proses penerimaan bantuan sosial seperti PKH (Program Keluarga Harapan) lebih transparan dan mudah diakses,” ujar Lailatul Badri.
Anggota DPRD tersebut juga menyebutkan bahwa seringkali bantuan sosial tidak tepat sasaran, dengan banyak warga yang membutuhkan justru tidak mendapat bantuan, sementara warga yang sudah mampu malah menerima bantuan tersebut.
“Di Kecamatan Medan Deli, banyak lansia yang seharusnya mendapat bantuan, namun program bantuan lansia tidak berjalan. Begitu juga di Kecamatan Medan Tembung, kami mendesak agar dilakukan pendataan ulang untuk bantuan PKH dan KIP (Kartu Indonesia Pintar),” ungkapnya.
Lebih lanjut, Lailatul juga menyoroti masalah layanan kesehatan, khususnya terkait dengan program Universal Health Coverage (UHC) yang hingga saat ini belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Dapil III. Dia mengharapkan agar Pemko Medan dan Dinas Kesehatan tidak mempersulit akses layanan kesehatan bagi warga melalui program UHC yang digagas oleh Wali Kota Medan.
“Masyarakat di Dapil III meminta agar Pemko Medan dan Dinas Kesehatan mempercepat proses dan mempermudah akses layanan kesehatan melalui program UHC. Program ini seharusnya mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan tanpa hambatan,” katanya.
Selain itu, Lailatul juga mengusulkan agar Pemko Medan menghapus tunggakan BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang sudah terlilit utang. Warga dari Kecamatan Medan Tembung, Medan Perjuangan, Medan Deli, dan Medan Deli mengharapkan kebijakan yang dapat menghapus tunggakan tersebut dan mempermudah mereka saat membutuhkan perawatan di rumah sakit.
“Warga di beberapa kecamatan berharap agar tunggakan BPJS Kesehatan dihapuskan, dan mereka tidak dipersulit saat berobat di rumah sakit. Bahkan, mereka juga menginginkan penurunan tagihan BPJS Mandiri agar lebih terjangkau,” ujar Lailatul.
Di akhir laporannya, Lailatul juga menekankan pentingnya pembenahan dalam sistem pelayanan kesehatan di Puskesmas. Masyarakat di Dapil III meminta agar petugas medis di Puskesmas lebih ramah dan memberikan pelayanan yang lebih baik.
“Sistem pelayanan kesehatan di Puskesmas perlu evaluasi. Kami berharap petugas medis di Puskesmas lebih ramah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Kota Medan Dapil III ini juga melibatkan anggota dewan lainnya, antara lain: Ahmad Afandi Harahap, Andreas Pandapotan Purba, Datuk Iskandar Muda, dr. Faisal Arbie, Wong Chun Sen, Edwin Sugesti, Doli Indra Rangkuti, Modesta Marpaung, Paul Mei Anton Simanjuntak, Reinhart Jeremy Aninditha, dan Zulkarnaen. (ds)
