MEDAN, delitimes.id – Masalah banjir yang kerap melanda sejumlah kawasan di Kota Medan masih menjadi perhatian serius anggota DPRD Medan. Ketua Komisi IV, Paul Mei Anton Simanjuntak, meminta Pemerintah Kota Medan menempuh langkah nyata dengan memborongkan pekerjaan pembersihan drainase di setiap kelurahan.
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, penanganan banjir seharusnya dimulai dari skala kecil, yaitu lingkungan dan kelurahan, sebelum menyentuh proyek besar yang melibatkan pemerintah pusat.
“Sistem pemborongan pembersihan drainase ini sebenarnya pernah dilakukan. Kalau diterapkan kembali, banjir akibat hujan deras bisa jauh berkurang,” ungkap Paul saat ditemui di DPRD Medan, Senin (3/11/2025).
Paul menjelaskan, banjir di Medan tidak hanya disebabkan oleh luapan sungai, tetapi juga karena banyaknya saluran air yang tersumbat oleh sampah dan endapan lumpur. Akibatnya, air hujan tidak dapat mengalir lancar ke parit utama.
“Bahkan kelurahan yang jauh dari sungai pun bisa kebanjiran karena parit lingkungan sudah tumpat. Ini persoalan mendasar yang bisa kita atasi jika drainase dibersihkan secara menyeluruh,” katanya.
Ia menilai, saat ini Petugas Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Umum (P3SU) belum mampu menangani seluruh drainase yang ada. Setiap kelurahan hanya memiliki enam orang petugas, sementara panjang saluran air cukup besar. Karena itu, Paul menyarankan sistem pemborongan agar pembersihan bisa dilakukan lebih cepat dan merata.
“P3SU tidak perlu dibubarkan, mereka tetap diberdayakan untuk pemeliharaan rutin setelah proyek pengorekan dilakukan. Dengan pembagian tugas seperti itu, penanganan banjir akan lebih efektif,” jelasnya.
Paul juga mengingatkan bahwa penanganan banjir besar di Medan memerlukan sinergi antara Pemko Medan, Pemprov Sumut, dan Balai Wilayah Sungai (BWS). Ia menyebut proyek Bendungan Lau Simeme sebagai salah satu upaya jangka panjang untuk menekan risiko banjir di kawasan Medan dan Deliserdang.
“Proyek besar seperti Lau Simeme memang penting, tapi sambil menunggu selesai, Pemko harus fokus pada hal yang bisa dilakukan sekarang — membersihkan drainase lingkungan dengan anggaran daerah,” tegasnya.
Dalam pembahasan R-APBD Tahun Anggaran 2026 yang sedang berlangsung, Paul berencana mengusulkan agar anggaran pembersihan drainase ditampung di Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK).
“Kalau program ini dijalankan dengan baik, saya yakin genangan air di lingkungan warga bisa berkurang secara signifikan,” pungkasnya. (ds)
