MEDAN – DPRD Medan kembali merencanakan kunjungan lapangan ke perusahaan yang beralamat di Jalan Pelabuhan Raya, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan. Perusahaan yang diketahui milik PT STTC tersebut diduga melakukan penimbunan anak Sungai Paluh sehingga merusak lingkungan dan memicu keluhan dari masyarakat setempat.
Rencana kunjungan ini diputuskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas Komisi DPRD Medan bersama sejumlah OPD Pemko Medan, yang digelar di gedung DPRD Medan, Senin (16/6/2025). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Medan, Hadi Suhendra, didampingi Ketua Komisi I DPRD Medan, Reza Pahlevi Lubis, Ketua Komisi IV, Paul Mei Anton Simanjuntak, serta anggota Komisi lainnya. Kunjungan lapangan dijadwalkan pada 7 Juli 2025.
Dalam rapat terungkap, Komisi IV DPRD Medan bersama pimpinan DPRD telah dua kali gagal mengunjungi lahan perusahaan tersebut. Setiap kali kunjungan dilakukan, pintu pagar selalu terkunci dengan gembok sehingga akses tertutup bagi pihak dewan dan OPD Pemko Medan.
“Dua kali kunjungan kami gagal karena pintu digembok. Padahal sebelumnya sudah ada surat resmi, tapi pihak perusahaan tidak mau membuka pintu apalagi menerima kunjungan,” jelas Hadi Suhendra.
Karenanya, kunjungan berikutnya akan melibatkan lintas Komisi DPRD Medan, OPD Pemko Medan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kejaksaan, dan Kepolisian agar pengawasan bisa berjalan maksimal.
“Ada apa sebenarnya di dalam lahan perusahaan tersebut? Bagaimana proses penimbunan lahan yang menyebabkan banjir di sekitar lokasi? Kami perlu memastikan hal ini. Pemerintah tidak boleh kalah dengan pengembang. Jangan sampai ada praktik ‘negara dalam negara’ di sini,” tegas Hadi.
Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, dan anggota Komisi IV, El Barino Shah SH MH, juga mengecam sikap perusahaan yang dianggap arogan dan tidak menghargai pemerintah serta DPRD.
“Kita sudah sepakati untuk kunjungan bersama. Kami berharap Kepolisian dapat memfasilitasi agar kunjungan berjalan lancar,” kata El Barino, yang disambut dengan persetujuan dari pihak Polres Belawan. (ds)
