Langkat||Delitimes||-Sebuah catatan hitam tercatat dalam sejarah Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Langkat. Untuk pertama kalinya sejak kabupaten ini berdiri, neraca keuangan daerah mengalami defisit jumbo hingga Rp 243 miliar pada Tahun Anggaran (TA) 2024. Ironisnya, situasi memalukan ini terjadi di bawah kepemimpinan Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy, yang kini telah meninggalkan jabatan tersebut untuk menduduki posisi Kadis Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
Fakta memilukan ini terungkap dalam rapat paripurna DPRD Langkat, Senin (7/7/2025), saat pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2024.
Berdasarkan dokumen resmi, pendapatan Pemkab Langkat tahun 2024 tercatat sebesar Rp 2,529 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp 2,772 triliun. Realisasi belanja dan transfer bahkan hampir menembus Rp 2,645 triliun, atau 95,42% dari pagu anggaran. Hasilnya? Defisit tak terhindarkan dengan selisih negatif mencapai Rp 242.457.500.933 (Rp 242 miliar lebih).
Tak hanya itu, dari kelompok pembiayaan daerah, realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp 245 miliar, namun pengeluaran pembiayaan ikut menguras kas daerah sebesar Rp 3 miliar. Pada akhir tahun anggaran, saldo kas Pemkab Langkat hanya tersisa Rp 49,5 miliar, angka yang dinilai sangat minim untuk menopang jalannya pemerintahan.
Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Seribana Peranginangin itu akhirnya diskors hingga 25 Juli 2025 untuk pendalaman lebih lanjut.
Mobiler dan Smartboard Mangkrak, Potret Buruk Dunia Pendidikan
Tak berhenti pada soal defisit, dunia pendidikan di Langkat juga tak luput dari sorotan tajam. Pengadaan mobiler dan smartboard yang dianggarkan lewat APBD 2024 dengan harga fantastis Rp 158 juta per unit, kini banyak yang mangkrak. Alasannya, perangkat tersebut tak bisa difungsikan karena sekolah-sekolah tidak memiliki jaringan internet memadai.
“Ini jelas pemborosan anggaran. Alat-alat itu dipaksakan masuk tanpa perhitungan matang, akhirnya hanya jadi pajangan di sekolah-sekolah,” ungkap seorang sumber di lingkup Dinas Pendidikan Langkat yang enggan disebutkan namanya.
Tokoh Masyarakat: Kejatisu Harus Usut Tuntas!
Kondisi ini menuai kritik keras dari tokoh masyarakat Langkat, Misno Adi. Mantan Ketua DPK MPI Kabupaten Langkat yang kini menjabat Ketua Prabowo Mania 08 Langkat itu mengecam kinerja Faisal Hasrimy selama menjabat sebagai Pj Bupati.
“Kita berharap Kejatisu mau mengungkap dugaan kerugian negara pada pengadaan mobiler dan smartboard yang kini tak terpakai. Ini harus diusut tuntas agar ada efek jera,” tegas Misno Adi kepada wartawan, Rabu (9/7/2025).
Ia menambahkan, Faisal Hasrimy telah gagal memimpin Langkat, meski dibekali anggaran dari APBD dan APBN. “Beliau meninggalkan citra buram bagi Langkat. Alih-alih membangun, yang ada justru meninggalkan masalah keuangan yang begitu serius,” sindirnya.
Defisit keuangan dan dugaan pemborosan anggaran di sektor pendidikan kini menjadi bola panas yang digulirkan ke arena publik. Warga berharap ada tindakan nyata, bukan sekadar wacana politik semata.
Apakah aparat penegak hukum akan bertindak? Ataukah kisah ini akan terkubur seperti banyak kasus di masa lalu?
Jawabannya kini ada di tangan pihak berwenang. Sementara itu, publik Langkat terus menunggu sambil mengelus dada.(red)*
