MADINA, DELITIMES.ID – Maraknya pemberitaan dalam minggu ini yang menyoroti kendaraan plat merah milik pemerintah yang diketahui masih menunggak pajak saat tertangkap dalam razia gabungan yang digelar UPT Samsat Panyabungan dan kepolisian, menuai berbagai komentar dari masyarakat.
Di mana, kendaraan plat merah roda empat dan roda dua yang diketahui dibiayai oleh pajak rakyat yang ditampung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), ternyata masih saja menunggak pajak yang terungkap saat razia.
Menanggapi hal ini, Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Mandailing Natal (Madina) Syahdenan Harahap MPd menyatakan Pemkab Madina seharusnya jadi contoh bagi masyarakat dalam menegakkan aturan apalagi biayanya ditampung pemerintah.
Apalagi lanjutnya, Pemkab Madina terkait pembayaran pajak ini telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Tetapi dalam aplikasinya dilapangan mengapa masih ada ditemukan kendaraan yang masih menunggak pajak.
“Kita ketahui pembayaran pajak ini untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tapi mengapa internal pemerintahan sendiri yang tidak menjadi contoh baik bagi masyarakat,” sebutnya.
Untuk itu, dengan peristiwa adanya kendaraan dinas dan kendaraan camat yang terjaring razia karena menunggak pajak, menjadi bahan introspeksi bagi Pemkab Madina untuk lebih baik lagi kedepan dengan melakukan sidak terhadap seluruh kendaraan yang ada di lingkungan Pemkab Madina.
“Bayangkan saja. Mobil Dinas Kepala Satuan Pamong Polisi Pamong (Kasatpol-PP) yang notabene instansi penegak hukum internal pemerintah saja diketahui menunggak pajak. Bukan kah itu suatu contoh yang tidak baik?”ungkapnya penuh tanya.
Belajar dari kejadian hari ini sambungnya, diminta kepada Bupati Madina H Saipullah Nasution agar mengevaluasi dan mengecek seluruh instansi dan kecamatan yang memiliki kendaraan dinas terkait surat-surat dan pajak kendaraan.
“Terkait ini sudah sangat seharusnya pemerintah menjadi contoh yang baik kepada masyarakat,” tutupnya mengakhiri. (REL)
