MEDAN, delitimes.id – Anggota Komisi I DPRD Medan, Saipul Bahri SE, meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Balai Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II segera memberikan solusi atas belum dibayarkannya ganti rugi lahan warga Paya Pasir, Medan Marelan. Sekitar 7 hektare lahan warga telah digunakan untuk proyek pembangunan tanggul dan rencana kolam retensi di kawasan Danau Siombak, namun hingga kini belum ada kejelasan pembayaran.
Saipul menegaskan bahwa kedua instansi tersebut harus membuka informasi dengan transparan dan tidak saling melempar tanggung jawab. Ia menyebut tertundanya ganti rugi telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“BPN dan BBWS harus duduk bersama menyelesaikan masalah ini. Jangan ada lagi saling menyalahkan. DPRD dan Pemko Medan siap memfasilitasi agar hak warga segera dipenuhi,” ujar Saipul Bahri kepada wartawan, Selasa (18/11/2025).
Saipul mengungkapkan bahwa pihaknya berencana mengundang BPN, BBWS, serta Dinas PKPCKTR dalam waktu dekat untuk membahas solusi yang sesuai aturan. Ia menilai penyelesaian administrasi tidak boleh menjadi alasan berlarutnya proses pembayaran.
“Lahan warga sudah digunakan untuk kepentingan proyek. Apa pun alasannya, ganti rugi wajib dibayarkan. Ada kesepakatan sebelumnya yang harus dihormati,” tegas politisi NasDem tersebut.
Komisi I DPRD Medan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan untuk memastikan proses ganti rugi berjalan sesuai ketentuan dan tidak ada pihak yang dirugikan.
Sementara itu, perwakilan warga, Said Siregar, mengatakan hingga kini tidak satu pun warga menerima ganti rugi atas lahan yang telah digunakan. Ia berharap pemerintah dapat segera memberikan kepastian.
“Kami sangat berharap pembayaran ini selesai paling lambat Desember 2025. Warga sudah terlalu lama menunggu,” ujarnya.
Said meminta DPRD Medan terus mengawal persoalan tersebut hingga masyarakat memperoleh haknya secara penuh. (ds)
