JAKARTA, DELITIMES.ID – Bareskrim Polri menyebut, bahwa di luar nama Presiden Prabowo Subianto, para tersangka juga melakukan penyadapan ilegal terhadap sejumlah pejabat negara, pengusaha, aktivis LSM, hingga media.
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto pun meminta agar polisi lebih bersikap transparan terkait nama-nama yang disadap di luar Presiden Prabowo.
“Di awal, orang pasti percaya bahwa langkah kepolisian ini, karena kehati-hatian. Tapi bila berlama-lama dan apalagi tidak transparan, orang-orang berprasangka ini upaya untuk melokalisir saja, melokalisasi kasus ini hanya persoalan pidana biasa,” kata Bambang, dikutip dari BBC Indonesia, Senin (9/11/2026).
Dia khawatir, apabila polisi tidak segera mengungkap siapa saja yang disadap, kasus ini akan tenggelam dan dilupakan. Masyarakat menjadi terpaku pada perkara penyadapan presiden.
“Ini seharusnya oleh kepolisian segera dibuka, siapa nama-nama pengusaha itu, pejabat, tokoh LSM hingga jurnalis. Dan dalam rangka apa mereka disadap,” ujarnya
Para ahli dan pegiat HAM sebelumnya menganggap pengungkapan ini penting. Mereka melihatnya dari sisi perlindungan hak warga negara, dan tidak semata perkara menyangkut pejabat negara.
Lebih dari itu, kasus dugaan penyadapan ilegal ini memiliki implikasi luas terhadap hak asasi manusia, terutama hak privasi dan kebebasan sipil.
Bambang bahkan melihatnya dari sisi lainnya lagi. “Bahkan kalau dikaitkan dengan asumsi adanya makar, bisa jadi penyadapan-penyadapan tokoh partai politik, pengusaha, juga dalam rangka untuk menambah ‘stok logistik’, misalnya, upaya makar,” jelasnya.
Namun demikian, katanya, tidak menutup kemungkinan, perkara mereka terkait motif lain di luar masalah politik. Hal itu utamanya terkait penyadapan kalangan pengusaha.
“Dalam rangka apa menyadap pengusaha, jangan-jangan ini kaitannya dengan upaya pemerasan, atau backing, yang selama ini sudah menjadi isu di masyarakat,” paparnya.
Bambang membayangkan, jika penyidik polisi memang berniat mengungkap perkara penyadapan di luar isu presiden, dapat dilakukan penyelidikan silang (cross investigation) antara mereka yang disadap dengan para penyadap.
Dalang Operator Penerima Manfaat
Siapa operator yang menjalankan mandat penyadapan dari empat tersangka juga tidak kalah penting untuk diungkap tim penyidik. Demikian kata kriminolog dari Universitas Indonesia Adrianus Meliala.
“Tidak mungkin penyadapan ini dikerjakan oleh empat jenderal itu,” ujar Adrianus, dikutip dari BBC Indonesia, Senin (8/11/2026). “Masalah teknis, itu pasti dikerjakan yang berpangkat, misalnya, bintang satu.”
Adrianus meminta media untuk mengungkap siapa saja operator dalam perkara penyadapan itu. “Saya tidak yakin ada dalang di belakang empat perwira. Dalangnya, ya, (mantan Kapolri) Listyo Sigit sendiri,” kata Adrianus Meliala.
Bagi Adrianus, pertanyaan yang tidak kalah penting adalah apakah informasi hasil penyadapan itu diberikan kepada pihak lain. “Siapa penerima manfaat? Apakah untuk kepolisian sendiri, atau orang-orang di luar Polri? Politisi atau siapa?” (REL)
