JAKARTA, DELITIMES.ID – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) terkait polemik dokumen pendidikannya.
Gibran mengatakan langkah tersebut merupakan salah satu masukan Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan keduanya pada Hari Selasa (10/11/2026) kemarin.
Gibran juga menyebut perlunya koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan PK ke MA.
“Salah satu saran beliau (Presiden Prabowo) adalah, agar saya tetap ‘fight’ di PTUN, dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” kata Gibran, dikutip dari Bloomberg Technoz, Rabu (11/11/2026).
Meski begitu, Gibran mengaku menghormati seluruh aspirasi dan kritik masyarakat terkait polemik yang sedang dihadapinya.
“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” ujar Gibran.
Niat Mundur
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap telah terjadi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pagi ini.
Dalam pertemuan tersebut, dia juga mengakui adanya pernyataan niat putera sulung Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tersebut untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antaranya, dalam pembicaraan tersebut, Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” kata Prasetyo, Selasa (10/11/2026) sore.
Dalam pertemuan tersebut, menurut dia, Presiden Prabowo tak menolak pengajuan niat Gibran untuk mundur dari jabatannya. Meski demikian, kata dia, Prabowo memang memberikan beberapa masukan atau nasehat kepada Gibran dalam menghadapi permasalahan politik terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan.
“Di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran,” ujar Prasetyo.
Akhirnya, kata dia, Gibran kemudian menyatakan niatnya untuk menempuh jalur hukum sebagai upaya membuktikan keabsahan pendidikannya. Salah satunya adalah proses gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. (REL)
