MEDAN, DELITIMES.ID – Praktik pengalihan pembiayaan atau take over dalam transaksi pergadaian kini menjadi sorotan setelah muncul dugaan penyalahgunaan mekanisme tersebut yang berujung pada hilangnya penguasaan kendaraan milik konsumen. Kasus yang dialami Zenius Taruna Kamal di Medan, Sumatera Utara, melibatkan PT Bersama Ozora Sukses Gadai (BOS Gadai) dan memunculkan sejumlah persoalan hukum, mulai dari dugaan penggelapan aset, legalitas usaha pergadaian, hingga kemungkinan pertanggungjawaban pidana korporasi.
Peristiwa ini bermula pada 25 Maret 2026, ketika Frengky Pardede melakukan survei terhadap satu unit kendaraan Honda Civic FD1 tahun 2008 berwarna hitam metalik dengan nomor polisi BK 1992 JG di PT Bersama Ozora Sukses Gadai, Jalan Gagak Hitam Nomor 89, Medan.
Dalam komunikasi selanjutnya, muncul penawaran take over dengan skema peningkatan nilai pembiayaan dari sekitar Rp40 juta menjadi Rp80 juta. Dalam rangkaian proses tersebut, kunci kendaraan diserahkan untuk kepentingan transaksi take over.
Namun, setelah proses berlangsung, kendaraan tidak kembali kepada pihak yang menyerahkannya. Pihak korban kemudian memperoleh informasi bahwa kendaraan tersebut telah berpindah penguasaan dan dikaitkan dengan PT Corleone Gadai Sumatera.
Perpindahan penguasaan kendaraan tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai mekanisme transaksi, persetujuan para pihak, dokumen yang digunakan, serta pihak yang akhirnya menerima dan menguasai kendaraan.
DUGAAN PENYALAHGUNAAN MEKANISME TAKE OVER
Mekanisme take over pada prinsipnya merupakan bagian dari transaksi pembiayaan yang harus dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dan kejelasan hak serta kewajiban para pihak.
Namun, dalam perkara ini, penyerahan kunci kendaraan yang berkaitan dengan proses take over justru diikuti dengan tidak dikembalikannya kendaraan kepada pihak yang berkepentingan.
Kondisi tersebut memerlukan penelusuran hukum secara menyeluruh untuk memastikan apakah terdapat penyalahgunaan kepercayaan, penguasaan barang secara melawan hukum, atau perbuatan lain yang memenuhi unsur tindak pidana.
Penyidik perlu mengungkap seluruh rangkaian transaksi, termasuk komunikasi para pihak, proses penawaran, penyerahan kendaraan, dokumen transaksi, serta alur perpindahan penguasaan objek gadai.
LEGALITAS PERUSAHAAN GADAI MENJADI SOROTAN
Persoalan semakin berkembang setelah pihak korban memperoleh informasi bahwa PT Bersama Ozora Sukses Gadai diduga tidak memiliki izin usaha pergadaian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kegiatan usaha pergadaian merupakan sektor jasa keuangan yang berada dalam pengaturan dan pengawasan OJK. Ketentuan mengenai kegiatan usaha dan perizinan pergadaian antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta peraturan OJK mengenai usaha pergadaian.
Apabila dugaan tidak adanya izin tersebut terbukti melalui verifikasi resmi OJK, maka kegiatan usaha perusahaan perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keterkaitan PT Corleone Gadai Sumatera dalam perpindahan penguasaan kendaraan juga perlu ditelusuri berdasarkan dokumen dan fakta transaksi. Penelusuran tersebut penting untuk mengetahui peran masing-masing pihak tanpa terlebih dahulu menyimpulkan adanya kesalahan pidana sebelum proses pembuktian dilakukan.
KUASA HUKUM: PERKARA INI HARUS DIUNGKAP SECARA MENYELURUH
Kuasa hukum Zenius Taruna Kamal dari Kantor Hukum FLEKSIBEL, Bayu Nanda, S.H., M.Kn., menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai perselisihan transaksi pembiayaan.
Menurutnya, rangkaian peristiwa sejak penawaran take over, penyerahan kunci, hingga perpindahan penguasaan kendaraan harus diperiksa secara menyeluruh.
“Persoalan utama dalam perkara ini bukan semata-mata transaksi take over. Kami melihat adanya rangkaian peristiwa yang harus diungkap secara hukum, mulai dari proses penawaran, penyerahan kunci kendaraan, perpindahan penguasaan kendaraan, hingga keberadaan kendaraan setelah transaksi tersebut dilakukan. Apabila mekanisme take over digunakan sebagai sarana untuk menguasai kendaraan secara melawan hukum, maka persoalan ini harus diproses sebagai dugaan tindak pidana,” ujar Bayu Nanda.
Ia juga menyoroti persoalan legalitas perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha pergadaian.
“Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha pergadaian wajib tunduk pada ketentuan perizinan. Apabila benar suatu perusahaan menjalankan kegiatan usaha pergadaian tanpa izin yang diwajibkan OJK, maka hal tersebut harus diperiksa secara serius. Terlebih apabila dalam praktiknya terdapat dugaan kerugian dan hilangnya penguasaan aset milik konsumen,” tegasnya.
Bayu meminta penyidik menelusuri keseluruhan alur transaksi, termasuk pihak yang menawarkan take over, pihak yang menerima kendaraan, dokumen yang digunakan, serta pihak yang pada akhirnya menguasai objek tersebut.
KERUGIAN MATERIIL KORBAN DITAKSIR RP130 JUTA
Akibat peristiwa tersebut, Zenius Taruna Kamal menaksir mengalami kerugian materiil sekitar Rp130 juta. Kerugian tersebut berkaitan dengan satu unit Honda Civic FD1 tahun 2008, uang sekitar Rp1,5 juta, serta sejumlah barang pribadi berupa sepatu dan pakaian yang berada di dalam kendaraan.
Nilai tersebut belum mencakup kerugian tambahan yang timbul selama proses penyelesaian perkara, seperti biaya transportasi, komunikasi, pengurusan dokumen, konsultasi dan pendampingan hukum, serta berbagai pengeluaran operasional untuk mengurus laporan kepolisian dan menelusuri keberadaan kendaraan.
Hilangnya kendaraan juga berdampak langsung terhadap aktivitas sehari-hari korban. Kendaraan yang sebelumnya digunakan sebagai sarana mobilitas tidak lagi dapat dimanfaatkan sehingga korban harus menyesuaikan kegiatan pekerjaan dan kepentingan pribadi serta mengeluarkan biaya transportasi tambahan.
Bayu Nanda menegaskan bahwa kerugian yang dialami kliennya tidak hanya terbatas pada nilai kendaraan.
“Kerugian klien kami bukan hanya nilai kendaraan yang diperkirakan mencapai Rp130 juta. Ada pula uang dan barang pribadi yang turut menjadi bagian dari kerugian, ditambah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus laporan kepolisian, transportasi, konsultasi hukum, pendampingan, serta berbagai kebutuhan selama proses penanganan perkara berlangsung,” ujar Bayu.
LAPORAN POLISI MENUNGGU KEPASTIAN PENANGANAN
Perkara ini telah dilaporkan ke Polsek Medan Tembung melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/384/III/2026/SPKT/Polsek Medan Tembung tertanggal 27 Maret 2026, berkaitan dengan dugaan tindak pidana penggelapan.
Menurut keterangan Kantor Hukum FLEKSIBEL, laporan tersebut telah berjalan lebih dari tujuh bulan dan perkembangan penanganannya menjadi perhatian pihak kuasa hukum.
Kuasa hukum turut menyoroti SP2HP ketiga Nomor B/1823/X/Res.1.11./2026/Reskrim tertanggal 6 Oktober 2026, yang menurut keterangan pihak kuasa hukum baru diterima pada 29 Oktober 2026.
Pihak kuasa hukum berharap penyidik dapat memberikan kepastian mengenai perkembangan penanganan laporan, termasuk langkah penyelidikan dan penyidikan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat serta keberadaan kendaraan yang menjadi objek perkara.
POTENSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
Selain dugaan tindak pidana perorangan, perkara ini juga membuka ruang untuk mendalami kemungkinan pertanggungjawaban pidana korporasi.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Pasal 45 mengatur kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana, sedangkan Pasal 46 dan Pasal 47 mengatur perbuatan yang dilakukan oleh pengurus, pihak yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, pemberi perintah, pemegang kendali, maupun pihak yang memiliki manfaat dan kemampuan mengendalikan korporasi.
Pasal 48 mengatur kondisi yang dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana korporasi, antara lain apabila tindak pidana dilakukan dalam lingkup kegiatan usaha, memberikan keuntungan secara melawan hukum, diterima sebagai kebijakan korporasi, atau korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.
Selanjutnya, Pasal 49 mengatur pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait tindak pidana korporasi.
Dengan demikian, apabila hasil penyidikan menemukan bahwa dugaan tindak pidana dilakukan dalam lingkup kegiatan perusahaan dan memenuhi unsur pertanggungjawaban korporasi, proses hukum dapat menjangkau korporasi maupun pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab sesuai ketentuan hukum.
POTENSI PENERAPAN PASAL PIDANA
Dugaan penggelapan dalam perkara ini dapat dikaji berdasarkan Pasal 486 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mengatur penguasaan secara melawan hukum atas barang milik orang lain yang sebelumnya berada dalam penguasaan pelaku bukan karena tindak pidana.
Apabila ditemukan adanya tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang menggerakkan pihak lain untuk menyerahkan barang, penyidik juga dapat mendalami kemungkinan penerapan Pasal 492 KUHP tentang penipuan.
Sementara itu, apabila ditemukan keterlibatan korporasi dan terpenuhi unsur-unsurnya, ketentuan Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 KUHP dapat menjadi dasar untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi.
Penerapan pasal-pasal tersebut tetap harus didasarkan pada fakta hukum dan hasil pembuktian oleh aparat penegak hukum.
OJK DAN KEPOLISIAN DIMINTA MELAKUKAN PENELUSURAN
Kasus ini menjadi pengingat bahwa mekanisme take over dalam industri pergadaian membutuhkan pengawasan yang serius. Transaksi yang seharusnya memberikan solusi pembiayaan tidak boleh menjadi celah penyalahgunaan penguasaan aset milik masyarakat.
OJK diharapkan melakukan verifikasi terhadap legalitas dan kegiatan usaha PT Bersama Ozora Sukses Gadai. Sementara itu, kepolisian diharapkan menelusuri seluruh alur perpindahan kendaraan, dokumen transaksi, komunikasi para pihak, serta pihak yang saat ini menguasai objek tersebut.
Pengungkapan perkara juga perlu memperhatikan kemungkinan adanya peran korporasi apabila ditemukan hubungan antara tindakan para pihak dengan kepentingan atau kebijakan perusahaan.
Perkara Zenius Taruna Kamal tidak hanya menyangkut hilangnya penguasaan atas satu unit kendaraan, tetapi juga menjadi momentum untuk menguji pengawasan terhadap praktik pergadaian dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang menggunakan layanan pembiayaan.
Seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
Keterangan:
Rilis ini disusun berdasarkan kronologi dan keterangan pihak korban serta kuasa hukumnya. Dugaan tindak pidana dan status perizinan perusahaan masih harus dibuktikan melalui proses hukum dan verifikasi instansi berwenang.(Red)





















