SUMATERA UTARA, DELITIMES.ID — IKA Alumni BEM Nusantara Sumatera Utara mempertanyakan secara serius kebijakan penutupan kawasan Gunung Sibayak melalui surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang disebut bertujuan untuk pemulihan ekosistem, penataan kawasan, serta peningkatan akses jalur pendakian.
Namun, kondisi di lapangan justru memunculkan tanda tanya besar. Jalur yang sebelumnya dapat dilintasi kini terlihat terobrak-abrik, tidak beraturan, dan menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi lingkungan kawasan Gunung Sibayak.
Persoalan semakin menjadi perhatian dengan adanya aktivitas excavator (alat berat) yang hingga saat ini belum diketahui secara jelas peruntukan, dasar perizinan, maupun pihak yang bertanggung jawab atas operasionalnya.
Kami mempertanyakan, apakah benar aktivitas excavator tersebut murni untuk pemulihan ekosistem dan penataan jalur, atau ada kepentingan lain di balik pekerjaan tersebut?
Jangan sampai kebijakan penutupan yang mengatasnamakan pemulihan ekosistem justru menjadi kontradiksi ketika kondisi jalur di lapangan memperlihatkan perubahan yang menimbulkan dugaan kerusakan lingkungan.
IKA Alumni BEM Nusantara Sumatera Utara menegaskan bahwa pemulihan ekosistem seharusnya dilakukan berdasarkan kajian lingkungan yang jelas, metode pekerjaan yang terukur, serta pengawasan ketat.
Bukan justru menimbulkan pertanyaan baru mengenai aktivitas alat berat di kawasan yang seharusnya dilindungi.
Kami juga mempertanyakan siapa pihak yang memberikan perintah penggunaan excavator, siapa pemilik alat berat tersebut, apa tujuan pekerjaan, berapa lama aktivitas berlangsung, serta apakah seluruh kegiatan telah memiliki izin dan kajian teknis yang sesuai.
JANGAN SAMPAI PENUTUPAN GUNUNG SIBAYAK HANYA MENJADI ALASAN, SEMENTARA AKTIVITAS DI DALAM KAWASAN TIDAK TERBUKA KEPADA PUBLIK!
Kami tidak ingin berspekulasi mengenai motif maupun kepentingan pihak tertentu. Namun, pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap pertanyaan publik yang semakin besar.
GUNUNG SIBAYAK BUKAN TEMPAT UNTUK UJI COBA KEBIJAKAN TANPA TRANSPARANSI.
Jika tujuannya benar-benar pemulihan ekosistem, buktikan melalui hasil pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar surat kebijakan. (REL)





















