Mahfud MD (foto/ist)

Wapres Dilantik 9 Desember, Mahfud Ingatkan Risiko Masalah Politik Baru

JAKARTA, DELITIMES.ID – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD khawatir muncul masalah baru jika pelantikan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2026.

“Ini terlihat sepele. Tetapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru,” ujar Mahfud dalam cuitan di akun X resminya, dikutip dari Kompas, Sabtu (21/11/2026).

Alasannya, Presiden Prabowo Subianto belum juga mengusulkan dua nama cawapres ke MPR per 19 November 2026. Padahal pengajuan calon pengganti wapres seharusnya dilakukan dalam 14 hari sebelum Sidang MPR.

Mahfud mengatakan, waktu 14 hari yang dimaksud adalah ‘hari kerja’, bukan ‘hari kalender’. Kamis (19/11/2026), menurut dia, merupakan batas waktu jika MPR RI ingin menggelar sidang pada 9 Desember karena terhitung 14 hari kerja. Jika lewat dari 19 November, sidang paripurna seharusnya diundur.

Mahfud mengatakan, Sidang Paripurna MPR tidak sah jika tetap digelar pada 9 Desember. “Oleh sebab itu Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden, agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR,” tuturnya.

Mahfud mencontohkan, jika Prabowo menyerahkan dua nama cawapres kemarin, Jumat (20/11/2026), maka sidang ditunda menjadi tanggal 10 Desember 2026, atau setelah 14 hari kerja.

“Pilihan penyesuaian waktu dengan 14 hari kerja ini lebih aman, karena bisa mensinkronkan ketentuan yang tercantum di dalam UUD 1945, UU MD3, dan Tatib MPR. Yang penting 14 hari kerja itu masih ada dalam rentang waktu 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti (mundur),” imbuh Mahfud.

Permintaan Presiden

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar Sidang Paripurna untuk memilih dan melantik Wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka diundur ke Rabu (9/12/2026). Ada pun permintaan ini Prabowo sampaikan melalui surat presiden, dalam rangka merespons MPR yang menetapkan sidang paripurna diselenggarakan pada 2 Desember 2026.

“Dalam surat Presiden, Presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan Presiden jabatan Wakil Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia diusulkan tanggal 9 Desember,” ujar Ketua MPR Ahmad Muzani dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026) lalu.

Muzani menjelaskan, berdasarkan rapat gabungan, MPR menyetujui usulan Prabowo itu. “Dan dalam rapat gabungan tersebut, rapat menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026 Hari Rabu adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna, dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, dan sekaligus pelantikan pemilihan, pelantikan dan pengesahan Wakil Presiden Republik Indonesia,” jelasnya.

Muzani pun memahami jadwal kenegaraan Prabowo yang begitu padat dalam beberapa hari belakangan ini. (REL)

Bagikan :

Related Posts

Berita Terkini