Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa bersama Sufmi Dasco Ahmad. (foto/Liputan6)

Nasib Usulan Hak Menyatakan Pendapat Terkait Gibran Sudah Selesai

JAKARTA, DELITIMES.ID – Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut, bahwa usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran Rakabuming Raka, sudah tidak ada lagi.

“Karena objek yang kita untuk HMP itu kan sudah mengundurkan diri, maka secara otomatis HMP sudah selesai. Karena objeknya juga selesai juga,” kata Saan Mustofa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/11/2026), dikutip dari Liputan6.

Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan HMP terhadap Gibran. Usulan tersebut diterima pimpinan DPR RI, Rabu (11/11/2026) lalu.

Rencananya, usulan itu dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (12/11/2026) lalu. Namun, agenda tersebut batal setelah pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Ada pun, Gibran Rakabuming Raka resmi menyatakan mundur dari jabatan Wakil Presiden Periode 2024-2029. Surat pengunduran diri tersebut telah diserahkan langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026).

Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan bahwa pengunduran dirinya dilakukan atas permintaan sendiri.

Isi Surat Gibran

Berikut isi lengkap surat pengunduran diri Gibran yang dibacakan Ketua MPR RI Ahmad Muzani usai Rapat Pimpinan (Rapim) MPR, terkait pengunduran diri Gibran:

“Dengan hormat, dengan ini saya Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden RI Masa Jabatan 2024-2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden RI atas permintaan sendiri. Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri.”

Minta Dipercepat

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, Gibran juga telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan dengan pimpinan MPR, Gibran meminta agar surat tersebut segera diproses.

“Terhadap surat pengunduran diri tersebut, Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat tersebut,” kata Muzani di Gedung MPR RI.

Muzani mengatakan, pimpinan MPR akan menggelar rapat untuk menindaklanjuti surat tersebut. MPR kemudian akan mengadakan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD guna membahas langkah selanjutnya.

Menurut Muzani, konstitusi memberi waktu paling lambat 60 hari untuk mempersiapkan pengganti Gibran sebagai Wakil Presiden. MPR pun akan menggunakan waktu tersebut untuk menyiapkan prosesnya.

“Kami mohon doa dan dukungan seluruh rakyat Indonesia agar proses demokratisasi ini berjalan baik dan peristiwa ini menjadi praktik ketatanegaraan baru bagi kita,” ujarnya. (REL)

Bagikan :

Related Posts

Berita Terkini