MEDAN, delitimes.id – Banjir besar yang melanda hampir seluruh wilayah Kota Medan pada 27 November 2025 menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah. Bencana yang merendam 19 dari 21 kecamatan itu tidak boleh terulang tanpa kesiapan yang lebih matang.
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan, banjir besar tersebut harus dijadikan momentum untuk melakukan penguatan total sistem kesiapsiagaan dan penanganan bencana di Kota Medan.
“Peristiwa ini tidak boleh hanya kita kenang, tetapi harus menjadi dasar perubahan menyeluruh dalam cara kita menghadapi bencana,” tegas Rico Waas.
Penegasan itu disampaikan saat ia memimpin Rapat Kerja Tematik Pelaksanaan Pembangunan Kota Medan Tahun 2026 dalam rangka peningkatan ketangguhan bencana, pengendalian banjir, dan kesiapsiagaan kota, Rabu (14/1/2026), di Ruang Rapat I Kantor Wali Kota Medan.
Rapat kerja tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman, Kepala Bappeda Ferri Ichsan, Inspektur Erfin Fahrurrazi, serta para kepala dinas dan badan di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
Rico Waas mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak melupakan dampak banjir besar yang oleh banyak warga disebut sebagai banjir terparah sepanjang sejarah Medan modern.
Menurutnya, kejadian serupa sangat mungkin terulang. Berdasarkan hasil diskusi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS), banjir besar 2025 disebut sebagai siklus 25 tahunan. Namun, perubahan iklim dan cuaca ekstrem membuat pola tersebut tidak lagi bisa dijadikan patokan.
“Dengan kondisi cuaca yang semakin sulit diprediksi, siklus itu bisa lebih cepat. Karena itu, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh,” ujarnya.
Wali Kota menegaskan bahwa penanganan bencana tidak boleh hanya bertumpu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Meski BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, dan Dinas Sosial menjadi garda terdepan di lapangan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) wajib terlibat aktif sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, mulai dari mitigasi, pengawasan, hingga penanganan darurat.
Ia juga menilai sistem koordinasi dan standar operasional prosedur (SOP) penanganan bencana perlu disederhanakan agar lebih cepat, taktis, dan efektif. Untuk itu, Rico Waas mendorong pengembangan aplikasi kebencanaan terintegrasi yang memuat data Early Warning System (EWS), peta kewilayahan, serta laporan petugas lapangan secara real time.
“Pimpinan harus bisa melihat kondisi di lapangan secara langsung agar keputusan dan penyaluran bantuan tepat sasaran,” katanya.
Dalam aspek komunikasi darurat, Wali Kota menyoroti kerap terjadinya gangguan jaringan di wilayah terdampak banjir. Ia meminta agar solusi teknis disiapkan sejak dini, termasuk penggunaan perangkat komunikasi alternatif seperti Starlink, lengkap dengan mekanisme operasional dan penanggung jawab di lapangan.
Selain itu, penguatan relawan tanggap bencana juga menjadi perhatian utama. Rico Waas menekankan bahwa relawan tidak hanya dibentuk di tingkat kelurahan, tetapi juga di setiap instansi, gedung, dan sektor usaha.
“Setiap pegawai harus siap menjadi relawan. Komunikasi antara relawan dan BPBD harus berjalan dua arah,” ujarnya.
Ia mengakui keterbatasan jumlah personel BPBD menjadi tantangan besar, mengingat luas wilayah Kota Medan yang mencapai sekitar 250 kilometer persegi. Pengalaman banjir sebelumnya menunjukkan bahwa fokus penanganan di satu titik dapat menyebabkan wilayah lain terabaikan. Karena itu, pelibatan mahasiswa dan masyarakat umum melalui sistem rekrutmen yang jelas serta pelatihan fleksibel, termasuk pelatihan daring, dinilai sangat penting.
Terkait evakuasi, Wali Kota meminta setiap kelurahan menetapkan titik kumpul dan lokasi evakuasi dengan kapasitas 150 hingga 300 orang. Sementara itu, setiap kecamatan diwajibkan memiliki lokasi evakuasi skala besar yang mampu menampung lebih dari 1.000 orang. Lokasi tersebut harus berada di area aman, mudah diakses, dan didukung kerja sama resmi dengan pemilik lokasi, termasuk pengelolaan logistik.
Dalam hal logistik, Rico Waas menekankan perlunya standar makanan dan kebutuhan dasar yang praktis, bergizi, dan mudah disajikan di lokasi pengungsian. Ia meminta BPBD melakukan kajian terkait pemanfaatan teknologi pangan untuk mendukung penanganan pengungsi secara efektif.
Pada aspek sarana dan prasarana, Wali Kota meminta evaluasi menyeluruh terhadap keterbatasan peralatan kebencanaan. Penguatan BPBD, termasuk penambahan kendaraan operasional dan peralatan pendukung, harus menjadi prioritas. Ia juga mendorong kerja sama dengan komunitas kendaraan off-road melalui pendataan dan penandatanganan nota kesepahaman, serta menegaskan pentingnya Pemko Medan memiliki kendaraan khusus yang tangguh terhadap banjir.
Sementara itu, terkait sistem peringatan dini, Rico Waas meminta Early Warning System dipersiapkan secara optimal, termasuk penempatan alat di kanal banjir dan titik rawan lainnya. Edukasi dan simulasi evakuasi kepada masyarakat juga harus diperkuat.
“Masih banyak warga yang menunda evakuasi karena salah persepsi terhadap kondisi bencana. Ini sangat berbahaya,” tegasnya.
Untuk itu, mitigasi berbasis pemahaman psikologis masyarakat dinilai penting. Penggunaan sirene evakuasi harus memiliki standar yang jelas dan mampu memberikan efek kejut. Informasi evakuasi juga perlu disampaikan melalui pengeras suara di lokasi strategis seperti rumah ibadah dan fasilitas umum.
“Semua mitigasi, edukasi, dan teknis evakuasi ini harus dituangkan dalam SOP yang jelas dan terintegrasi,” pungkas Rico Waas. (ds)
