JAKARTA, DELITIMES.ID – Kementerian Keuangan RI menyebut bahwa posisi utang Indonesia pada September 2026 atau di Kuartal III-2026 sudah mencapai Rp10.326,9 triliun. Naik dibandingkan posisi kuartal II-2026 di kisaran Rp10.293 triliun.
Sementara itu, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada September 2026 atau pada kuartal III-2026 menurun menjadi 40,30%, dari 41,26% pada Juni 2026 atau kuartal II-2026.
“(Hal tersebut) sejalan dengan kehati-hatian dalam pengelolaan utang dan strategi yang terukur serta pertumbuhan ekonomi yang kuat,” kata Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto, dikutip dari Bloomberg Technoz, Senin (9/11/2026).
DJPPR menyebut bahwa utang pemerintah tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) dengan nilai Rp8.962 triliun dan pinjaman dengan nilai Rp1.365,5 triliun.
Penurunan rasio tersebut menurut Suminto juga tak terlepas dari peningkatan PDB nominal yang ditopang aktivitas ekonomi domestik dan akselerasi belanja Pemerintah turut mendorong penurunan rasio utang.
“Pemerintah terus berkomitmen mempertahankan rasio utang pada tingkat yang terkendali sekaligus memastikan terjaganya pembiayaan APBN secara efisien dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesinambungan fiskal,” pungkasnya.
Sebagai informasi Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan pemerintah terus memantau pergerakan imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN) sebagai pertimbangan untuk menentukan arah strategi penerbitan surat utang sampai akhir 2026.
Hal tersebut diungkap Suahasil dalam Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (3/11/2026) lalu.
“Tentu kita selalu melihat ya situasi yang terjadi setiap hari, dan yield SBN itu selalu berubah-ubah setiap hari. Di secondary market terutama, lalu kemudian itu menjadi arahan dari penerbitan berikutnya oleh pemerintah, dan ini adalah bagian dari kita mendeteksi situasi di pasar keuangan kita,” kata Suahasil.
Dengan demikian, menurut dia, pemerintah masih terus memantau kondisi pasar untuk menentukan apakah penerbitan SBN hingga akhir tahun akan tetap berjalan sesuai target yang telah ditetapkan sebelumnya. (REL)
