MEDAN – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Medan mengajukan tujuh catatan kritis terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2024. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Fraksi PKS, Zulham Efendi, dalam Rapat Paripurna DPRD Medan, Selasa (10/6/2025).
Beberapa catatan utama antara lain:
- Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp105,2 miliar, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya Rp68,6 miliar. Fraksi PKS mempertanyakan penyebab rendahnya penyerapan anggaran.
- Belanja Tak Terduga melonjak dari Rp116 juta (2023) menjadi Rp5,3 miliar (2024). Fraksi minta penjelasan penggunaan dana tersebut.
- Pendapatan Pajak Restoran meski melebihi target Rp111,8 miliar, namun jauh menurun dibanding realisasi tahun 2023 sebesar Rp357 miliar.
- Pendapatan Retribusi Persampahan dan Kebersihan hanya terealisasi Rp25,1 miliar dari target Rp48,9 miliar. Diduga ada kebocoran anggaran.
- Pendapatan Parkir Tepi Jalan turun menjadi Rp19,1 miliar dari Rp24,8 miliar tahun sebelumnya, mengundang pertanyaan soal efektivitas sistem parkir berlangganan dan e-parking.
- Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) anjlok drastis dari Rp79,7 miliar menjadi Rp27,2 miliar, dengan capaian hanya 65,5% dari target.
- Realisasi Belanja Infrastruktur menurun dari Rp683 miliar menjadi Rp423 miliar. Fraksi menyoroti kendala pembangunan yang belum optimal.
Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti kinerja Perusahaan Umum Daerah (PUD) yang dinilai belum maksimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Fraksi PKS mendesak pemerintah kota untuk segera mengevaluasi dan mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah agar target pembangunan dan pelayanan publik dapat tercapai secara maksimal,” tutup Zulham. (ds)
