Medan – PT. Sumatra Tobacco Trading Company (STTC) mendapat sorotan tajam dari DPRD Kota Medan karena tidak menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan penimbunan paluh atau anak sungai di kawasan Belawan. Ketidakhadiran perusahaan ini dinilai sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap institusi resmi negara.
Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Zulham Efendi, saat ditemui di Kantor DPRD Medan, Senin (19/5/2025). RDP ini digelar untuk membahas dampak lingkungan serius akibat aktivitas penimbunan yang diduga dilakukan oleh PT. STTC.
“Kami sangat menyayangkan PT. STTC tidak hadir dalam rapat ini. Kehadiran mereka sangat penting untuk memberikan klarifikasi langsung mengenai dugaan penimbunan yang berdampak pada sistem drainase dan berpotensi menyebabkan banjir di Belawan,” ujar Zulham.
Lebih lanjut, Zulham menegaskan bahwa klaim tanah yang dikemukakan PT. STTC seharusnya dapat dijelaskan secara transparan dalam forum resmi tersebut. “Kalau memang tanah itu milik mereka, tunjukkan bukti dan jelaskan di rapat. Ini agar persoalan yang sudah lama mengganggu ketenangan warga bisa segera dituntaskan,” tambahnya.
Tak hanya menyoroti PT. STTC, Zulham juga mengkritik Balai Wilayah Sungai Sumatera (BBWS) I yang dianggap kurang maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sungai, khususnya di wilayah pesisir Kota Medan.
“Sebagai otoritas pengelola sungai, BBWS I seharusnya lebih aktif mengawasi dan mencegah penimbunan. Faktanya, ada penimbunan tapi tidak ada tindakan tegas dari mereka, ini menunjukkan lemahnya pengendalian,” katanya.
Komisi IV DPRD Kota Medan berjanji akan terus mengawal masalah ini hingga tuntas. Zulham menegaskan akan kembali memanggil PT. STTC dan BBWS I agar memberikan penjelasan dan bertanggung jawab atas permasalahan yang berdampak pada lingkungan dan keselamatan warga Belawan.
“Kami tidak akan tinggal diam. Ini menyangkut lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat. Kami pastikan proses ini berjalan sampai selesai,” tutup Zulham. (ds)
