MEDAN, delitimes.id – Persoalan banjir yang terus melanda Kota Medan dinilai masih jauh dari kata tuntas. Anggota DPRD Medan, Renville P. Napitupulu, bahkan pesimistis persoalan itu bisa diselesaikan dalam waktu cepat. Menurutnya, jika bergantung pada pola penanganan saat ini, banjir di Medan bisa berlangsung hingga 60 tahun ke depan, itu pun belum tentu selesai.
“Setiap tahun Pemko Medan hanya mengalokasikan sekitar Rp50 miliar untuk pengadaan lahan, itu pun dibagi untuk beberapa kebutuhan,” ujar Renville usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Medan bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II dan dinas terkait, Senin (20/10/2025).
Ia menjelaskan, anggaran tersebut terbagi untuk penambahan ruang terbuka hijau, pembelian lahan infrastruktur umum, dan ganti rugi pembebasan lahan di sekitar sungai yang akan dinormalisasi. “Kalau dari Rp50 miliar hanya setengahnya digunakan untuk pembebasan lahan sungai, maka butuh waktu 60 tahun untuk menyelesaikan semuanya. Itu pun belum tentu banjir bisa benar-benar teratasi,” ucapnya.
Menurut Ketua Fraksi PSI DPRD Medan itu, persoalan banjir di Medan tidak bisa dibebankan hanya kepada Pemko Medan. Ia menilai perlu ada langkah nyata dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat, terutama melalui Kementerian PUPR dan BWS.
Namun, ia juga menyayangkan kurangnya koordinasi antara Pemko Medan dan kementerian terkait. Dalam RDP, Renville menyebut BWS mencontohkan Kabupaten Deli Serdang yang telah menuntaskan pembebasan lahannya dan siap meneken kontrak normalisasi sungai. Tapi menurut Renville, situasi Medan berbeda.
“Jangan disamakan dengan Deli Serdang. Di sana sebagian besar tanah milik PTPN, jadi proses pembebasannya cepat karena aset milik negara. Medan beda, lahannya milik masyarakat. Prosesnya jelas lebih panjang,” katanya.
Untuk itu, ia menyarankan agar Pemko Medan tidak menunggu terus dari pusat. Jika memungkinkan, dana dari APBD sebaiknya dimanfaatkan langsung, seperti yang sudah dilakukan beberapa daerah lain. “Di Sumatera Selatan misalnya, mereka bisa beli alat berat sendiri pakai APBD. Satu unit ampibi harganya cuma Rp1,5 miliar. Medan cuma punya dua unit, dan itu pun bantuan pusat,” ujarnya.
Renville juga mengkritik pemanfaatan anggaran Pemko Medan yang menurutnya tidak proporsional. “Proyek yang tidak jelas bisa dikucurkan sampai Rp120 miliar hingga Rp150 miliar. Tapi untuk banjir yang menyangkut hajat hidup warga, malah minim. Ini soal prioritas,” tegasnya.
Ia pun mendorong agar pemerintah kota bersikap lebih tegas dan mandiri dalam menangani persoalan banjir. Menurutnya, sudah saatnya Pemko Medan memperlakukan masalah banjir sebagai krisis yang membutuhkan penanganan cepat, sistematis, dan terukur. (ds)
