PAKPAK BHARAT, DELITIMES.ID – Pemkab Pakpak Bharat melaksanakan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, di Aula Bale Sada Arih, Rabu (21/6/2023).
Terlihat para peserta berasal dari kalangan ASN perempuan, anggota PKK Pakpak Bharat, serta anggota Dharma Wanita Persatuan Pakpak Bharat
“Dapat kita ketahui bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan, dan mengabaikan hak azasi perempuan dan anak,” ujar Ketua TP PKK Pakpak Bharat Juniarty Franc Bernhard Tumanggor.
Lanjutnya, perlakuan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat rerjadi di ruang publik maupun di dalam rumah tangga.
Berdasarkan hal tersebutlah, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi sebagai upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak.
“Kita tau bahwa penghapusan kekerasan ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah. Perlu melibatkan masyarakat dan lembaga. Dalam hal ini di Kabupaten Pakpak Bharat telah terbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, sebagai wadah yang membantu pemerintah dan masyarakat dalam melayani perempuan dan anak korban kekerasan,” jelasnya.
Sementara Plt Asisten Adiminstrasi dan Pembangunan Sahat Parulian Boangmanalu SPd MM mewakili Bupati Pakpak Bharat menjelaskan, kegiatan itu dilaksanakan untuk mengedukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat dan Aparatur Sipil Negara tentang penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Kita ketahui bersama bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga menjadi masalah kompleks dan ancaman nyata, baik secara fisik maupun nonfisik, yang harus ditangani secara profesional dan bertanggung jawab,” katanya.
Ia menyebut, tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan angka putus sekolah serta rendahnya tingkat pendidikan sebagian masyarakat Indonesia, khususnya perempuan dan anak menjadi faktor utama dan rentan menjadi korban KDRT.
“Kekerasan terhadap perempuan dan anak saat ini sudah menjadi darurat nasional. Sehingga harus menjadi perhatian utama dari semua pemangku kebijakan di daerah,” tutupnya. (ALY)
