MEDAN – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyatakan kawasan Medan Utara membutuhkan perhatian serius dan penanganan secara “super khusus” karena kompleksitas persoalan yang menghambat pembangunan di wilayah tersebut.
Hal ini disampaikan Rico saat menerima kunjungan Tim Akademisi dari Universitas Sumatera Utara (USU) yang dipimpin oleh Sekretaris Prodi S2 Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan, Prof. Dr. Ir. Charloq Rosa Nababan, di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Selasa (26/8/2025).
“Medan Utara, khususnya Belawan, punya posisi sangat strategis sebagai pintu masuk ekonomi melalui pelabuhan. Tapi kondisi sosialnya justru memprihatinkan. Banyak masalah yang tumpang tindih, mulai dari kemiskinan, narkoba, banjir rob, hingga rendahnya akses pendidikan dan pekerjaan,” kata Rico.
Menurutnya, Pemko Medan tak bisa lagi menangani Medan Utara dengan pendekatan biasa. Diperlukan strategi terintegrasi dan intervensi kebijakan berbasis data, agar pembangunan tak hanya terjadi di pusat kota.
“Pembangunan harus dimulai dari manusianya. Infrastruktur penting, tapi membangun sumber daya manusia jauh lebih penting agar masyarakat bisa ikut menikmati hasil pembangunan,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Tim USU mempresentasikan Proof of Concept (PoC) Medan Utara yang telah mereka siapkan. PoC ini mencakup penataan sempadan sungai, jalur hijau, roadmap pengendalian banjir, dan pengembangan kawasan berbasis eco-tourism serta heritage industry.
Prof. Charloq menjelaskan bahwa gagasan besar dari PoC adalah membangun Medan Utara dengan memulihkan ekosistem sungai sebagai pusat aktivitas masyarakat dan ekonomi.
“Revitalisasi sungai menjadi kunci utama. Sungai bukan hanya saluran air, tapi juga bisa jadi penggerak ekonomi baru, ruang wisata, bahkan ruang sosial. PoC ini bisa jadi acuan perencanaan konkret, bukan sekadar konsep,” jelasnya.
Rico menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan akan mendukung penuh kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi untuk menyusun solusi jangka panjang.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah perlu duduk bersama akademisi, masyarakat, dan semua pihak. Yang kita kejar bukan hanya pembangunan fisik, tapi keadilan pembangunan,” pungkasnya. (ts)
