MEDAN – Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Zulham Efendi, meminta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan agar menjadikan kawasan Medan Utara, khususnya Kecamatan Medan Belawan, sebagai wilayah yang benar-benar layak huni bagi warganya.
Hal itu dikatakan Zulham dalam rapat evaluasi triwulan I yang digelar di ruang Komisi IV DPRD Medan, Senin (21/04/2025), dipimpin Ketua Komisi IV, Paul Mei Anton Simanjuntak.
“Kami minta Dinas Perkim merealisasikan pengadaan lahan untuk fasilitas umum dan ruang terbuka hijau, seperti lapangan dan taman. Medan Utara, khususnya Belawan, sangat membutuhkan itu agar tidak terus tertinggal dari kecamatan lain,” tegas Zulham.
Ia menyoroti minimnya ruang publik di kawasan Belawan yang jauh tertinggal dibanding wilayah lain di Kota Medan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penyebab terbentuknya stigma negatif terhadap kawasan tersebut.
“Berbeda dengan kecamatan lain yang punya taman dan ruang terbuka, di Belawan justru sangat minim. Kami prihatin karena Belawan lebih dikenal karena kesan anarkisnya, bukan dari sisi positif,” ujarnya.
Untuk mengatasi keterbatasan lahan, Zulham mengusulkan agar Pemko Medan dapat menjalin kerja sama pemanfaatan lahan milik pihak ketiga, seperti PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) maupun swasta lainnya, guna dijadikan fasilitas publik.
“Banyak lahan milik BUMN dan swasta yang tidak termanfaatkan. Ini bisa jadi opsi untuk dikembangkan sebagai taman atau sarana rekreasi warga,” tambahnya.
Tak hanya soal ruang terbuka, Zulham juga menyinggung krisis ketersediaan lahan pekuburan di Belawan yang dinilainya sudah sangat mendesak. Ia berharap Dinas Perkim menjadikan pengadaan lahan pekuburan sebagai bagian dari prioritas.
“Kami sangat berharap ada alokasi anggaran khusus untuk pengadaan lahan, terutama di Belawan. Masalah pekuburan juga sudah mengkhawatirkan,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Plt Kepala Dinas Perkim Kota Medan, Melvin Marlabayana, mengatakan bahwa Pemko Medan tetap berkomitmen dalam pengembangan ruang terbuka hijau. Ia menyebut pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp50 miliar untuk mendukung program tersebut.
“Ini program prioritas, tetapi memang belum bisa terealisasi 100 persen karena masih ada berbagai kendala teknis di lapangan,” ungkap Melvin. (ds)
