MEDAN, delitimes.id – Curah hujan yang tinggi belakangan ini kembali mengungkap kelemahan sistem drainase dan pengendalian banjir di Kota Medan. Sejumlah kawasan tergenang, dan warga pun kembali mengeluh. Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Medan Komisi IV, Zulham Efendi, angkat bicara dan mendesak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II untuk segera mengambil langkah nyata.
Menurut Zulham, banyak laporan dari warga dan aparatur kelurahan terkait kerusakan infrastruktur sungai yang belum mendapatkan perhatian serius. Salah satu sorotan utamanya adalah tanggul jebol di kawasan Medan Utara yang hingga kini belum diperbaiki.
“Ini bukan persoalan sepele. Jika tanggul dibiarkan jebol, warga bisa terdampak langsung. Sayangnya, laporan dari bawah sering kali tidak ditanggapi dengan cepat oleh pihak BWS,” ujar Zulham saat rapat kerja bersama BWS Sumatera II di DPRD Medan, Senin (20/10/2025).
Zulham meminta agar BWS menjadikan Medan sebagai prioritas dalam program pengendalian banjir nasional. Menurutnya, banjir di ibu kota provinsi Sumut ini terjadi hampir setiap tahun dan di titik-titik yang sama, namun tanpa solusi jangka panjang.
Menjawab kritik tersebut, Kepala BWS Sumatera II, Feriyanto Pawenrusi, menjelaskan bahwa pihaknya memiliki keterbatasan anggaran. Setiap sungai, katanya, hanya mendapat alokasi sekitar Rp200 juta per tahun, jumlah yang dinilai tidak cukup untuk penanganan besar.
“Kami sudah melakukan beberapa perbaikan di titik-titik kritis, seperti di kawasan Sungai Batangkuis, depan Polda Sumut. Namun, jumlah dananya sangat terbatas, sehingga belum bisa menjangkau semua lokasi,” terang Feriyanto.
Ia juga menyebut, pemerintah daerah bisa turut melakukan intervensi, asalkan ada koordinasi dan izin dari Direktorat Sumber Daya Air Kementerian PUPR, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar instansi.
Namun bagi Zulham, alasan anggaran tak seharusnya menjadi penghalang untuk melindungi keselamatan masyarakat. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga dan kesigapan dalam menghadapi musim hujan.
“Kita tidak ingin penanganan banjir hanya jadi rutinitas tambal sulam. Masyarakat perlu bukti nyata, bukan sekadar rencana,” tegasnya. (ds)
