MEDAN, delitimes.id – Anggota DPRD Medan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Medan, Zulham Efendi, meminta Pemerintah Kota Medan bergerak cepat menangani fase pemulihan pascabanjir yang hingga kini masih menyisakan banyak persoalan bagi warga. Menurut Zulham, bahaya terbesar justru muncul setelah air surut ketika masyarakat berhadapan dengan keterbatasan kebutuhan dasar.
Anggota Komisi IV DPRD Medan itu menegaskan bahwa ada tiga sektor vital yang harus segera dipulihkan, yakni air bersih, listrik, dan pasokan bahan bakar minyak (BBM). Tanpa jaminan terhadap tiga hal tersebut, kata Zulham, kondisi pascabanjir bisa berubah menjadi krisis yang lebih panjang dan berdampak luas.
“Air sudah surut, tapi penderitaan warga belum. Banyak keluarga tidak bisa memasak, tidak bisa membersihkan rumah, bahkan tidak dapat menjalankan aktivitas dasar karena air bersih tidak ada. Listrik padam di banyak titik, dan antrean panjang BBM juga mulai terjadi. Ini fase paling krusial dan tidak boleh diabaikan,” ujarnya kepada wartawan, Senin (1/12/2025) sore.
Zulham menekankan bahwa kelangkaan BBM tak bisa dianggap sekadar persoalan teknis. Jika dibiarkan, hal itu dapat mengganggu mobilitas warga, memperlambat distribusi bantuan, dan menghambat penggunaan alat berat yang diperlukan untuk membersihkan area terdampak serta memperbaiki infrastruktur.
Politisi asal Medan Utara itu mendesak Pemko Medan bersama instansi terkait untuk mempercepat koordinasi dan memastikan seluruh kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi tanpa hambatan. Ia mengingatkan bahwa keterlambatan dalam tahap pemulihan dapat memperburuk dampak banjir dan membuat warga semakin tertekan.
“Pemulihan harus dihadirkan dengan kepastian. Jangan sampai masyarakat dibiarkan cemas karena air tidak mengalir, listrik padam berjam-jam, dan BBM sulit diperoleh. Pemerintah harus hadir penuh, turun langsung, bukan hanya menunggu laporan,” tegasnya.
Zulham juga menilai bahwa banjir yang kembali melanda Kota Medan harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanganan bencana sekaligus memperkuat infrastruktur dasar agar kejadian serupa tidak terus berulang.
“Pemenuhan kebutuhan warga setelah banjir bukan sekadar tugas teknis, tetapi wujud tanggung jawab pemerintah terhadap keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” pungkasnya. (ds)
