ASAHAN, DELITIMES.ID – Proses pencalonan Pilkades (Pemilihan Kepala Desa Serentak) masih berlangsung, namun ‘aroma permainan’ mulai terasa. Demikian antara lain penilaian warga yang akan memilih kepala desa di Asahan.
Munculnya penilaian itu, adalah berdasarkan keikutsertaan empat PNS dari Pemkab Batubara di Pilkades Pulau Rakyat Tua, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Sumut.
Menurut masyarakat setempat, ikutnya sekaligus empat PNS dari Pemkab Batubara, pada pemilihan di satu desa, sangat menimbulkan tanda tanya.
“Kami dapat info, bahwa ada empat PNS dari (Pemkab) Batubara yang ikut jadi calon kepala desa di Pilkades Pulau Rakyat Tua. Apakah ini kebetulan? Atau ada yang mengajak dan mengarahkan? Apa tujuannya,” tanya seorang warga di Desa Pulau Rakyat Tua, Rabu pagi (8/7/2026).
Mereka bahkan sampai berpikir, bahwa ini merupakan semacam intervensi dari Pemkab Batubara.
“Sejujurnya, kami sangat heran, sampai berpikir, apakah ini ada intervensi dari Pemkab Batubara? Kalaupun itu benar, dan kami berharap itu tidak benar, lalu apa tujuannya?” tanya warga yang enggan menyebut identitas itu.
“Kami tidak terlalu percaya bahwa Bupati Batubara mau intervensi. Dan sebaiknya, memang janganlah intervensi urusan masyarakat Asahan,” timpal warga lainnya.
Mereka menegaskan, bahwa masih banyak warga Asahan khususnya di Desa Pulau Rakyat Tua, yang mampu mengurusi desa tersebut. “Masyarakat di desa kami masih banyak yang mampu dan gak butuh bantuan dari oknum Pemkab Batubara,” tandas mereka.
Mereka pun lantas menyinggung sejarah pemekaran yang ‘melahirkan’ Kabupaten Batubara’. Sehingga menurut mereka, alangkah baiknya kalau saling menghargai dan menghormati.
“Sebagai wilayah pemekaran dari Kabupaten Asahan, sebaiknya oknum PNS Pemkab Batubara punya adab untuk tidak ikut merusak keharmonisan di wilayah Asahan,” tegas mereka.
Selain itu, soal pajak juga menjadi sorotan para masyarakat tersebut. Menurut mereka, kurang etis, kalau PNS yang selama ini bayar pajak ke Batubara, lalu mencoba mencari ‘kerja’ ke Asahan.
“Oknum PNS yang ingin ikut pilkades, selalu bayar pajak di wilayah Batubara. Maka tidak etis kalau berharap makan gaji dari pajak warga Asahan,” sebut para warga.
Lebih tidak etis lagi, lanjut mereka, kalau ada oknum dari luar, ingin jadi pemimpin di Desa Pulau Rakyat Tua.
“Alamat atau domisili mereka bukan di sini (Desa Pulau Rakyat Tua-red). Tempat kerja juga gak di sini. Lalu mereka ingin jadi pemimpin di desa kami. Apakah etis…?” tandas mereka.
Sementara itu, tim media pun berupaya melakukan konfirmasi ke Bupati Batubara, terkait tuduhan intervensi, sebagaimana dilontarkan warga. Namun sejauh ini, nomor WA yang ada pada redaksi, belum dapat dihubungi (off).
Sementara itu, Ketua Pemilihan Kepala Desa Pulau Rakyat Tua Syahfrizal, membenarkan, bahwa ada empat PNS Pemkab Batubara yang ikut pemillihan.
“Ya benar pak,” tulisnya melalui laman WA-nya, Rabu sore (8/7/2026).
Ketika ditanyakan, apakah para PNS itu sudah ada izin dari Pemkab Batubara, Syahfrizal menyebut dirinya sedang sibuk. “Pak datang aja ke kantor sy LG sibuk muat bahan gipsum,” tulisnya. (REL)
