JAKARTA, DELITIMES.ID – Ekonom menyebut sekira 39,99% BBM Pertalite dinikmati oleh masyarakat kaya, yang masuk dalam kelompok Desil 9 dan 10.
Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengungkapkan, berdasarkan analisis yang dilakukan berbasis data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024, konsumsi Pertalite masih cukup besar pada kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan tinggi.
Meski demikian, dia menilai rencana pembatasan berbasis desil dinilai tidak akan cukup apabila pemerintah hanya mengandalkan klasifikasi kesejahteraan. Syafruddin juga tak memerinci perhitungan yang dilakukan.
“Analisis berbasis Susenas 2024 memperkirakan desil 9 – 10 mengonsumsi sekitar 39,99% Pertalite rumah tangga. Potensi penghematannya berarti cukup besar. Efektivitas kebijakan tetap bergantung pada kemampuan sistem menghubungkan rumah tangga, pengguna, dan kendaraan,” kata Syafruddin, dikutip dari Bloomberg Technoz, Jumat (14/8/2026).
Dia menilai keuntungan utama pembatasan berbasis desil terletak pada aspek keadilan fiskal, yakni negara dapat mengurangi kompensasi yang dinikmati rumah tangga mampu dan mengalihkannya untuk program produktif.
Meskipun begitu, dia menilai kebijakan tersebut memiliki risiko terutama terkait dengan ketidakakuratan klasifikasi dan tambahan biaya administrasi.
Syafruddin menegaskan desil merupakan posisi kesejahteraan relatif suatu rumah tangga sehingga tidak selalu menggambarkan kondisi pendapatan permanen.
“Rumah tangga dapat kehilangan pekerjaan, menanggung biaya kesehatan, atau menggunakan kendaraan pribadi untuk kegiatan produktif meski tercatat pada desil tinggi. Pembatasan mendadak juga dapat mendorong perpindahan ke Pertamax, menaikkan biaya transportasi, menekan UMKM, dan memicu perdagangan Pertalite ilegal,” tutur dia.
Sekadar informasi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sudah menggelar rapat dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas rencana pembatasan pembelian Pertalite khusus untuk orang kaya atau masyarakat Desil 9 dan 10.
Usai pertemuan, Purbaya menyatakan rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan, terutama ihwal persiapan sistem milik PT Pertamina (Persero).
“Mungkin yang kuartil 9, 10 supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan,” kata Purbaya, Selasa (11/8/2026).
Dia berharap pembatasan pembelian Pertalite tersebut bakal menghemat subsidi dan kompensasi energi, tetapi dia belum dapat mengungkapkan besarannya.
Pembatasan pembelian Pertalite juga ditegaskan tidak dirancang untuk menyasar pengguna roda dua atau sepeda motor. (REL)
