JAKARTA, DELITIMES.ID – Persoalan kategori desil menjadi ‘hangat’ dan meresahkan mastarakat. Hal itu setelah pemerintah mewacanakan pembatasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sesuai dengan desil.
Desil merupakan pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahterannya, dari miskin ekstrem hingga paling sejahtera.
Sedangkan pembatasan BBM bersubsidi dikhususkan untuk masyarakat yang memiliki desil sembilan hingga 10, karena dianggap mampu dan sejahtera secara ekonomi.
Rencana penerapan kebijakan ini pun membuat masyarakat penasaran dan berbondong-bondong mengecek kategori desilnya di website cekbansos.kemensos.go.id.
Setelah dicek, ternyata banyak masrakat merasa masuk kategori desil yang tak sesuai dengan kondisi perekonomiannya saat ini. Banyak masyarakat yang justru masuk ke desil enam hingga 10, padahal dari segi perekonomian belum memadai.
“Saya masuk desil enam, kan orang kaya,” kata salah satu warga bernama Sri Mega (31), dikutp dari Kompas.com, Rabu (26/8/2026).
Sri bilang, desilnya bisa masuk dalam kategori enam, karena ada kendaraan roda empat yang mengatasnamakan suaminya. Namun, kendaraan itu sudah ludes terjual dan usaha jual beli mobilnya pun mengalami kebangkrutan sejak beberapa tahun lalu.
Kini, Sri harus banting tulang sendiri dengan bekerja di pusat berlanjaan demi bisa menafkahi dua buah hatinya yang masih belia.
Sri mengaku, sudah pernah berusaha memperbaiki desil itu ke kelurahan dan saat pendataan sensus ekonomi. Tapi sampai saat ini, desil tersebut tak kunjung berubah, sehingga membuatnya seringkali terlewat dari bantuan sosial pemerintah.
“Anak aja enggak dapat Kartu Jakarta Pintar (KJP), padahal bapaknya pengangguran,” tutur Sri.
Warga lain, Farah (28), juga mengaku desilnya yang tertera di website Kemensos sangat tidak sesuai. “Kemarin itu benaran kaget aja, karena selama ini tahunya kan desil 10 untuk golongan yang kaya banget, sedangkan saya enggak termasuk,” ucap dia.
Ia lebih merasa cocok untuk masuk dalam kategori desil enam. Farah juga mengaku, sama sekali tak masalah jika tidak menjadi sasaran bantuan pemerintah, karena desilnya yang tinggi. Namun ia menyayangkan, karena polemik desil tak sesuai ini, membuat bantuan sosial dari pemerintah kerap kali tak tepat sasaran.
Farah menyarankan, agar pemerintah melakukan pendataan ulang untuk mengkategorikan desil masyarakat supaya sesuai kondisi saat ini. Di sisi lain, penentuan desil juga disarankan tidak hanya sekedar melihat aspek aset dan gaji yang dimiliki.
“Aku enggak tahu pasti di dalam BPS itu pakemnya gimana. Cuma sebagai rakyat, harapannya tuh data yang dipakai untuk nentuin desil bisa diupgrade. Jadi, enggak cuma lihat aset fisik kayak rumahnya berdiri kokoh, punya AC, punya mobil, punya motor, punya pekerjaan dan gaji tetap,” ucap dia.
Idealnya ketika pendataan ulang, pemerintah harus memastikan berapa pengeluaran nyata keluarga itu dalam satu bulan. Lalu, apakah keluarga tersebut memiliki cicilan atau tidak, sebab banyak orang yang memiliki gaji tetap, namun kurang dari satu hari sudah habis karena membayar utang.
Farah juga meminta agar pemerintah mengagalkan kebijakan pembatasan penyaluran BBM bersubsidi berdasarkan desil.
“Karena kita tahu banyak orang kerja gaji UMR, cuma karena kebutuhan banyak, mau enggak mau harus ada yang diteken. Salah satunya bisa jadi dengan beli BBM subsidi itu. Pemerintah harusnya bisa nemuin cara lain supaya BBM subsidi lebih tepat sasaran,” kata Farah. (REL)
