JAKARTA, DELITIMES.ID – Sejumlah warga menyoroti rencana pemerintah mengatur pembelian elpiji 3 kilogram (kg) berdasarkan data desil. Salah satu warga Jakarta Selatan, Rike (50), mempertanyakan akurasi data tersebut.
“Cara akurasi data penerimanya gimana coba? Sementara desil warga masih banyak yang belum sesuai,” tutur Rike, dikutip dari Kompas.com, Minggu (30/8/2026).
Rike meminta pemerintah memperbaiki data desil terlebih dahulu, jika ingin menggunakannya sebagai acuan penerima bantuan sosial (bansos), termasuk untuk pembelian elpiji 3 kg. Menurut dia, data yang belum akurat berisiko merugikan masyarakat kelas menengah bawah.
Warga lainnya, Rany (28), juga menilai data desil saat ini belum akurat untuk menjadi dasar pembatasan pembelian elpiji maupun bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
“Ini (kebijakan) ribet banget, nyiksa banget. Kasihan masyarakat jadi korban pemerintah,” ungkap dia.
Menurut Rany, elpiji 3 kg sangat dibutuhkan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, terutama pedagang kecil. Jika pembelian dibatasi berdasarkan data desil yang belum akurat, pedagang kecil berisiko mengeluarkan modal lebih besar karena tidak lagi bisa membeli gas bersubsidi.
Sebelumnya, pemerintah berencana mengatur pembelian elpiji 3 kg berdasarkan kelompok desil. Penetapan kelompok tersebut akan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah agar penyaluran subsidi energi lebih tepat sasaran.
Pemerintah juga akan membahas penggunaan data desil untuk pembelian elpiji 3 kg bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan PT Pertamina (Persero).
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, pembatasan tersebut perlu dilakukan karena penyaluran elpiji 3 kg mencapai 8,677 juta metrik ton (MT) sepanjang 2026.
Angka tersebut melampaui kuota elpiji 3 kg dalam APBN 2026 yang hanya sekitar 8 juta MT.
“Memang kalau kita perhatikan bahwa di tahun 2025 kemarin juga sudah ada penyesuaian untuk prognosa dan untuk tahun 2026 ini memang prognosanya itu sebesar 8,6 juta ton elpiji,” ucap Laode dalam RDP dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, Rabu (26/8/2026). (REL)
