MEDAN, delitimes.id – Bencana banjir besar pada 27 November 2025 menjadi peringatan keras bagi Kota Medan. Di tengah upaya pemulihan, rencana Wali Kota Medan, Rico Waas, membentuk UPT BPBD di wilayah rawan banjir dan menambah relawan tanggap bencana mendapat sambutan positif dari DPRD.
Anggota DPRD Medan, Ahmad Afandi Harahap, menilai langkah tersebut sebagai penguatan penting bagi BPBD, yang selama ini bekerja dengan personel terbatas di kota berpenduduk jutaan jiwa.
“Langkah ini tepat. Kita harus belajar dari banjir 27 November lalu. BPBD Medan perlu diperkuat, baik dari sisi SDM, peralatan, maupun kesiapsiagaan di setiap wilayah. Mitigasi banjir harus berjalan komprehensif hingga tingkat kecamatan, kelurahan, bahkan kepling,” ungkap Afandi, Sabtu (6/12).
Afandi menambahkan bahwa bencana sebelumnya menunjukkan keterbatasan personel BPBD dalam menjangkau seluruh wilayah terdampak. “Medan memiliki 21 kecamatan, 151 kelurahan, dan 2.001 lingkungan. Jelas perlu penambahan personel dan unit layanan,” tegasnya.
Selain kerugian fisik, Afandi juga menyoroti dampak psikologis yang dialami warga pasca-banjir. Banyak warga mengalami trauma dan rasa cemas setiap kali hujan turun, yang memengaruhi ketenangan dan kesehatan mental mereka.
“Warga terdampak banjir mengalami traumatik. Bahkan hujan sedikit saja membuat mereka cemas. Ini sangat mempengaruhi psikologis masyarakat. Karena itu, kami berharap Pemko Medan menyiapkan layanan konseling bagi warga terdampak,” jelasnya.
Afandi menegaskan perlunya pusat konseling khusus untuk membantu memulihkan trauma masyarakat pasca-banjir. “Pemko Medan harus menyediakan tempat konseling bagi warga yang mengalami trauma akibat banjir kemarin,” pungkasnya. (ds)
