MEDAN – Dalam rangka mewujudkan pembangunan Kota Medan yang maju dan berdaya saing, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Medan menekankan pentingnya komitmen Pemko Medan untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif, serta berorientasi pada pelayanan publik yang prima dan sepenuh hati.
Hal tersebut disampaikan oleh anggota Fraksi PSI, Reinhart Jeremy Aninditha, SH dalam Pemandangan Umum Fraksi terhadap Penjelasan Wali Kota Medan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 dalam rapat paripurna DPRD Medan, Senin (16/6/2025).
Reinhart menyoroti pentingnya pengintegrasian arah pembangunan daerah dengan visi “Mewujudkan Medan Bertuah yang Inklusif, Maju dan Berkelanjutan Menuju Medan Satu Data”. Untuk itu, Pemko Medan diharapkan memperhatikan dua aspek utama: geografis dan demografis.
Ia mengungkapkan bahwa tingginya pertumbuhan penduduk dan laju urbanisasi di Kota Medan telah menimbulkan berbagai masalah seperti kawasan permukiman kumuh, kemacetan lalu lintas, dan meningkatnya kebutuhan akan fasilitas publik seperti air bersih, sanitasi, serta transportasi.
Selain itu, kondisi topografi Medan yang relatif datar, ditambah minimnya ruang terbuka hijau dan area resapan air, menuntut adanya langkah preventif dari Pemko Medan untuk menghindari bencana lingkungan di masa depan.
Fraksi PSI juga menyoroti dinamika demografis seperti pertumbuhan dan kepadatan penduduk, migrasi, struktur usia, hingga kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yang seluruhnya sangat memengaruhi arah pembangunan kota. Oleh sebab itu, Pemko Medan diharapkan memiliki strategi jangka panjang untuk menjawab tantangan tersebut.
Masalah-masalah mendasar seperti penyediaan perumahan, layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga lapangan kerja juga menjadi perhatian serius. Reinhart mengingatkan agar Pemko tidak mengabaikan kondisi ketidakstabilan ekonomi masyarakat dan kesenjangan sosial yang terus melebar, karena membutuhkan penanganan yang terstruktur dan tepat sasaran.
Daya Saing dan Infrastruktur
Terkait daya saing daerah, Fraksi PSI menilai perlu dilakukan reformasi tata kelola pemerintahan, investasi dalam pendidikan dan pelatihan SDM, pengembangan infrastruktur cerdas, serta penciptaan iklim usaha yang ramah investasi.
“Medan harus mampu menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Reinhart.
Ia juga menyoroti bahwa hingga saat ini, ketersediaan fasilitas publik seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi masih belum mampu menjawab kebutuhan populasi yang terus meningkat. Kondisi ini diperparah dengan masih sulitnya akses layanan bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin.
Di akhir pemandangan umum, Reinhart menegaskan bahwa RPJMD 2025–2029 harus menjadi dokumen yang tidak hanya memuat strategi dan arah kebijakan, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap pemerataan pembangunan. Fraksi PSI menyarankan agar RPJMD mencakup, penguatan perencanaan tata ruang dan lingkungan; peningkatan kualitas SDM; pemerataan kesejahteraan sosial, dan pengembangan ekonomi kreatif dan investasi lokal.
Fraksi PSI juga menekankan pentingnya pelaksanaan RPJMD yang transparan dan akuntabel, demi terwujudnya Kota Medan yang berbudaya, energik, ramah, tertib, unggul, aman, dan harmonis. (ds)
