Isu Pemakzulan Presiden, Projo Sumut: Narasi yang Menyesatkan

Bagikan :

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Projo Sumut menganggap isu pemakzulan Presiden Joko Widodo merupakan bentuk pembodohan publik. Menurut pernyataan resmi, Projo Sumut memastikan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar yang kuat.

MEDAN, DELITIMES.ID – Projo Sumut menganggap isu pemakzulan Presiden Joko Widodo merupakan bentuk pembodohan publik. Menurut pernyataan resmi, Projo Sumut memastikan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar yang kuat.

Mereka bahkan menganggap hal itu sebagai upaya menyesatkan masyarakat.

“Wacana (isu) tentang pemakzulan Presiden Jokowi merupakan bentuk pembodohan terhadap publik. Pihak-pihak yang terlibat membangun narasi itu adalah orang orang yang berusaha mencari perhatian dari masyarakat,” ujar Sekretaris Projo Sumut Hadika Wahyu.

“Pemakzulan Presiden dapat dilakukan apabila Presiden secara terbukti melakukan pelanggaran hukum. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 Pasal 7A. Selama 10 tahun Pak Jokowi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, tidak pernah sekali pun pelanggaran hukum ini terjadi,” katanya.

Ia juga menyinggung hasil beberapa survei, di mana tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi berada di angka 75 – 90%. Yang artinya, menurut Wahyu, masyarakat sangat merasakan dampak yang positif di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

“Berdasarkan hal inilah kami menganggap isu yang sedang mereka bangun itu adalah bentuk pembodohan publik. Serta menyesatkan masyarakat,” lanjut Wahyu

Projo Sumut mengajak semua pihak untuk tetap fokus pada informasi yang faktual dan berkomunikasi secara bijak. Melalui pernyataan ini, mereka menegaskan komitmen mereka untuk mendukung kestabilan politik dan membangun negara yang sejahtera.

“Kami menghimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh informasi dan narasi yang menyesatkan. Kami juga menghimbau kepada seluruh pihak untuk saling menjaga persatuan dan menjaga kondusifitas menuju Pemilu 2024,” tutup Wahyu. (RED)

Bagikan :

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Related Posts

Berita Terkini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Projo Sumut menganggap isu pemakzulan Presiden Joko Widodo merupakan bentuk pembodohan publik. Menurut pernyataan resmi, Projo Sumut memastikan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar yang kuat.

Isu Pemakzulan Presiden, Projo Sumut: Narasi yang Menyesatkan

MEDAN, DELITIMES.ID – Projo Sumut menganggap isu pemakzulan Presiden Joko Widodo merupakan bentuk pembodohan publik. Menurut pernyataan resmi, Projo Sumut memastikan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar yang kuat.

Mereka bahkan menganggap hal itu sebagai upaya menyesatkan masyarakat.

“Wacana (isu) tentang pemakzulan Presiden Jokowi merupakan bentuk pembodohan terhadap publik. Pihak-pihak yang terlibat membangun narasi itu adalah orang orang yang berusaha mencari perhatian dari masyarakat,” ujar Sekretaris Projo Sumut Hadika Wahyu.

“Pemakzulan Presiden dapat dilakukan apabila Presiden secara terbukti melakukan pelanggaran hukum. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 Pasal 7A. Selama 10 tahun Pak Jokowi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, tidak pernah sekali pun pelanggaran hukum ini terjadi,” katanya.

Ia juga menyinggung hasil beberapa survei, di mana tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi berada di angka 75 – 90%. Yang artinya, menurut Wahyu, masyarakat sangat merasakan dampak yang positif di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

“Berdasarkan hal inilah kami menganggap isu yang sedang mereka bangun itu adalah bentuk pembodohan publik. Serta menyesatkan masyarakat,” lanjut Wahyu

Projo Sumut mengajak semua pihak untuk tetap fokus pada informasi yang faktual dan berkomunikasi secara bijak. Melalui pernyataan ini, mereka menegaskan komitmen mereka untuk mendukung kestabilan politik dan membangun negara yang sejahtera.

“Kami menghimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh informasi dan narasi yang menyesatkan. Kami juga menghimbau kepada seluruh pihak untuk saling menjaga persatuan dan menjaga kondusifitas menuju Pemilu 2024,” tutup Wahyu. (RED)

Bagikan :

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Related Posts

Berita Terkini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *