JAKARTA, DELITIMES.ID – Presiden Joko Widodo mengaku geram atas maraknya pemberitaan di sejumlah media tentang gaya hidup mewah dan hedonisme oknum pejabat negara. Apalagi para pejabat itu juga kerap memamerkan kekuasaannya dalam kehidupan sehari-hari, mirisnya juga lewat media sosial.
Sentilan soal pejabat hedon itu Jokowi ungkap saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023).
Pada saat itu, Jokowi mengawali arahannya terkait rencana kerja 2024. Ia pun minta agar semua program terselesaikan. Jokowi lantas mengatakan, bahwa sangat pantas jika masyarakat kecewa bila ada pelayanan yang tidak baik. Sementara sikap pejabat hanya pamer kekuasaan.
Jokowi mengungkap bahwa ia turut membaca komentar tentang kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah. Di mana kekecewaan itu dipicu sikap pejabat termasuk di Ditjen Pajak hingga Bea Cukai yang dituding pamer kemewahan dan pamer kekuasaan. “Ya kalo menurut saya pantas rakyat kecewa. Karena pelayanannya dianggap tidak baik. Kemudian aparatnya perilakunya jumawa dan pamer kuasa. Kemudian pamer kekuatan, pamer kekayaan hedonis,” ujarnya.
Jokowi meminta jajarannya menertibkan bawahan yang pamer kekuasaan dan kekayaan. Jokowi menegaskan tidak ada lagi pejabat yang pamer kekuasaan dan kekayaan di media sosial. ”Sekali lagi saya ingin tekankan. Supaya tekankan kepada kita kepada bawahan kita. Jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan. Apalagi sampai dipajang-pajang di IG, di media sosial itu. Kalau abirokrasi sangat sangat tidak pantas,” tandas Jokowi.
Presiden Jokowi mengatakan, instruksinya itu harus berlaku di semua instansi. Presiden menegaskan, para pimpinan instansi harus bersih-bersih di lembaganya. Jokowi mengingatkan reformasi birokrasi harus terus berlangsung. Ia mengatakan pejabat yang memamerkan harta membuat rakyat kecewa.
“Oleh sebab itu, saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan bawahnya. Memberitahu apa-apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Kemudian di Polri maupun di Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum lainnya, benahi dulu di dalam. Kemudian selesaikan dan bersihkan kementerian dan lembaga lainnya,” tegasnya lagi. (RED)
