MEDAN, DELITIMES.ID – Komunitas peduli lingkungan dan kebencanaan menyoroti program normalisasi Sungai Deli Medan yang justru merusak dan mengorbankan vegetasi di daerah aliran sungai (DAS).
Komunitas tersebut di antaranya Save Our Rivers (SOR) dan Komunitas Siaga Bencana (Kogana) yang menilai ada sisi lain yang kurang mengena di luar program normalisasi sungai yang sebenarnya sangat bagus.
SOR dan Kogana menyampaikan pandangannya pada Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Medan Tahun 2025-2045, yang diadakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan di Hotel Four Point Medan, Jumat (12/1/2023).
Sebagaimana disampaikan Lukman Nurhakim dari SOR, normalisasi Sungai Deli menyebabkan vegetasi di sekitarnya rusak, dan ini beresiko menimbulkan bencana lingkungan lain.
“Ada program penanganan Sungai Deli, hingga bersih, saking bersihnya hingga tanahnya nampak semua. Padahal erosi bisa terjadi karena kawasan sungai gundul,” kata Meeng, sapaan akrabnya.
Hal senada disampaikan Benny Yudhi Purnama dari Kogana, yang menekankan harus ada goal dari program normalisasi sungai selain sekadar bersih-bersih.
“Kami juga kurang mengerti, apa tujuan pembersihan sungai tapi justru menggunduli vegetasi,” ucap Benny.
Beberapa tahun sebelumnya, Kogana bersama Dinas Pertamanan dan Dinas Lingkungan Hidup dibantu lembaga pemerhati lingkungan lain, melakukan penanaman di pinggir Sungai Deli guna mengangkat perekonomian masyarakat serta pembudidayaan tanaman keras, tapi kini habis ditebang dengan alasan normalisasi sungai.
Dari persoalan itu, dia memberi catatan, dalam capaian program pembangunan Pemko Medan belum sepenuhnya mempedomani tagline kolaborasi dengan menyertakan lintas sektor termasuk memberdayakan komunitas lokal seperti Kogana dan lainnya.
“Satu contoh, dalam kaitan penanggulangan masalah Sungai Deli belum ada koordinasi lintas sektoral bersama Pemkab Deli Serdang sebagai pemilik hulu Sungai Deli serta Pemprov Sumut, baru sekadar aksi-aksi sektoral,” paparnya.
Atas kritik tersebut, Kepala Bappeda Medan Benny Iskandar mengatakan ke depan mereka siap menerima masukan dan mengajak lembaga-lembaga lingkungan bekerjasama dalam merancang program.
“Secara teknis mungkin ada yang salah (dalam program normalisasi sungai), makanya perlu masukan juga agar ada perbaikan,” katanya.
Sementara Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman saat menutup kegiatan menyerukan agar Bappeda membuka ruang diskusi dan urun saran dalam menyusun RPjPD, agar ada kesesuaian dengan keinginan masyarakat.
“Kita mengikuti era keterbukaan informasi, bila perlu rancangan itu ditampilkan di website Pemko Medan agar bisa ditanggapi oleh masyarakat,” katanya. (ehm)
