JAKARTA, DELITIMES.ID – Mahfud MD mengusulkan, agar pengelolaan Makan Bergizi Gratis (MBG) diserahkan ke desa, bukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Kita tahu itu programnya Pak Prabowo dan harus dipenuhi, bahwa dia mau memberi makan bergizi gratis, silakan. Tapi putus kontraknya lalu uangnya itu salurkan di desa,” kata Mahfud dalam podcast Terus Terang di YouTube Mahfud MD Official, dikutip dari Kompas, Jumat (11/9/2026).
Menurut dia, pengelolaan MBG di tingkat desa bisa lebih bermanfaat dan bisa dikontrol agar mengurangi resiko seperti keracunan MBG. “Tinggal bagaimana organisasi di tingkat desa itu yang bisa diawasi daripada bersambung-sambung kayak ini,” ucapnya.
Dia menyebut, sistem kontrak terhadap SPPG dalam pengelolaan MBG harus berubah total. Alasannya, karena menurut dia, ini sebagai potensi utama penyebab keracunan. Kontrak dimaksud menurutnya kerap mambuat pelaksanaan MBG memebahayakan karena SPPG harus menyediakan makanan bagi ribuan penerima manfaat.
“Untuk setiap, bayangkan, setiap dapur tuh harus menyediakan makan setiap hari untuk 2.000 anak. Itu seperti orang pesta tiap hari, mantu tiap hari, tiap hari. Pasti enggak bisa. Mungkin hari pertama bisa. Nah oleh sebab itu, menurut saya ini harus diputus kontrak ini,” ujarnya.
Koperasi Merah Putih
Mahfud menyarankan negara mengembalikan semua uang dari SPPG kemudian mengubah pengelolaan MBG melalui tingkat desa. Bahkan, ia menilai MBG akan lebih baik jika dikelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) alias kopdes dan dapur sekolah.
“Negara harus ngambil risiko itu daripada setiap hari rugi satu triliun, sementara keracunan banyak. Ini lalu dibayar yang sudah kontrak itu ya, bayar yang sudah kontrak. Kemudian laksanakan itu berbasis desa, berbasis desa KDMP. Lalu dapurnya, masaknya di sekolah-sekolah, per sekolah gitu,” tuturnya.
Lewat skema ini, menurut Mahfud, juga akan memperdayakan warga desa serta Koperasi Desa Merah Putih. “Dan desa jadi hidup. KDMP-nya itu apa koperasinya itu jadi punya kerjaan dan punya penghasilan gitu loh,” kata dia.
Dalam kesempatan ini, ia mengapresiasi upaya pemerintah yang telah memperbaiki struktur Badan Gizi Nasional (BGN) termasuk mengganti pimpinannya.
Menurut Mahfud, Sudaryono sebagai Kepala BGN saat ini sangat bagus dan cekatan. Hanya saja, ia menilai Sudaryono masih gagal karena banyak terjadi kasus keracunan di bawah kepemimpinannya.
“Sudaryono menurut saya bagus. Tetapi dia gagal sampai saat ini. Kenapa? Itu keracunan jauh lebih banyak dari yang dulu. Iya toh? Keracunan anak-anak tuh lebih banyak dari yang dulu dan tempatnya tersebar hampir di seluruh Indonesia” kata Mahfud.
Dia kembali menyoroti, kegagalan Sudaryono ini akibat sistem yang ada di BGN, yakni kontrak dengan SPPG. “Dia tuh kan terjebak pada satu situasi di mana dia tidak bisa leluasa memperbaiki meskipun orangnya bagus. Lalu misalnya, itu SPPG yang menyebabkan banyak keracunan itu, kan tidak diapa-apakan,” tutupnya. (REL)
