MEDAN – Di tengah upaya efisiensi anggaran, Pemerintah Kota (Pemko) Medan terus menunjukkan komitmennya untuk bekerja secara optimal, dengan menjadikan keresahan masyarakat sebagai landasan utama dalam menyusun kebijakan dan program kerja.
Hal ini ditegaskan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, saat memimpin Rapat Prioritas Pembangunan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan serta Efisiensi Anggaran Tahun 2025 di Balai Kota Medan.
“Pemko Medan bekerja atas dasar keresahan nyata yang dirasakan masyarakat. Misalnya, keluhan soal jalan rusak harus segera kita tangani. Begitu juga dengan tuntutan pelayanan publik yang cepat dan efisien,” ujar Rico Waas.
Dalam rapat tersebut, Wali Kota secara khusus menghadirkan Tim Percepatan Pembangunan yang terdiri dari unsur akademisi. Kehadiran tim ini diharapkan dapat memperkaya perspektif serta memberikan masukan yang konstruktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Medan.
“Saya ingin perangkat daerah menjalin komunikasi aktif dengan Tim Percepatan Pembangunan. Dengan begitu, percepatan pembangunan akan berjalan sesuai koridor, dan hasilnya benar-benar bisa dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Fokus Penanganan Isu Strategis
Wali Kota juga menyoroti berbagai persoalan yang memerlukan perhatian khusus, antara lain:
- Keamanan lingkungan, dengan mendorong kembali aktifnya poskamling sebagai bentuk partisipasi warga.
- Pengembangan pariwisata strategis di sejumlah wilayah potensial.
- Penanganan banjir, melalui intensifikasi pembersihan saluran drainase dan edukasi kepada masyarakat agar ikut menjaga infrastruktur tersebut.
“Jika masyarakat merasa dilibatkan, mereka akan punya rasa memiliki dan ikut menjaga hasil pembangunan,” tegas Rico.
Di bidang kesehatan, Wali Kota menegaskan pentingnya melanjutkan program Universal Health Coverage (UHC) sekaligus meningkatkan kualitas layanan, dimulai dari fasilitas dasar seperti Puskesmas.
Tak kalah penting, ia juga menyoroti akses pendidikan bagi anak-anak di Kota Medan, yang harus terus dijamin keberlangsungannya. “Tidak boleh ada anak Medan yang tidak bersekolah karena kendala administrasi atau fasilitas,” katanya.
Rico juga menekankan bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) harus menjadi prioritas, tanpa mengabaikan kebutuhan akan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.
Masukan Akademisi untuk Perencanaan yang Tepat Sasaran
Dalam rapat tersebut, sejumlah akademisi turut memberikan masukan. Salah satunya datang dari Makmur Ginting, dosen Universitas Sumatera Utara.
Makmur menyoroti pentingnya agar seluruh program politik Wali Kota terakomodasi dalam dokumen APBD. “Setiap janji politik kepala daerah harus diwujudkan melalui anggaran yang terencana dengan baik,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pemeliharaan rutin drainase, agar sistem yang sudah dibangun dapat berfungsi optimal dan tidak menjadi sumber masalah baru.
