DELITIMES.ID – Menjelang pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, suhu politik dan birokrasi mulai terasa menghangat. Wajar saja, sebab kursi Sekda bukanlah jabatan biasa. Posisi ini merupakan jantung birokrasi yang mengendalikan ritme pemerintahan, mengoordinasikan seluruh OPD, serta memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan dan tata kelola anggaran daerah.
Karena strategisnya posisi tersebut, perebutan kursi Sekda sering kali tidak hanya diwarnai adu kompetensi, tetapi juga tarik-menarik kepentingan. Di balik berbagai nama yang bermunculan, publik tentu bertanya: apakah yang sedang berlangsung adalah proses mencari figur terbaik, atau sekadar pertarungan kelompok untuk menempatkan orangnya di pusat kekuasaan birokrasi?
Kota Medan saat ini membutuhkan Sekda yang kuat, bukan sekadar loyal kepada penguasa. Loyalitas penting, tetapi loyalitas kepada aturan, integritas, dan kepentingan masyarakat jauh lebih penting. Sekda yang hanya menjadi “stempel” kebijakan tanpa keberanian mengingatkan ketika terjadi penyimpangan justru akan menjadi beban bagi pemerintahan.
Jabatan Sekda bukan tempat bagi figur yang lahir dari kompromi politik atau transaksi kepentingan. Jabatan ini harus diisi oleh aparatur yang memiliki rekam jejak bersih, kapasitas manajerial yang teruji, dan keberanian membenahi birokrasi yang masih menyisakan berbagai persoalan klasik, mulai dari rendahnya kualitas pelayanan publik, lemahnya pengawasan internal, hingga persoalan efektivitas penggunaan anggaran.
Publik juga berhak mengetahui bagaimana proses seleksi berlangsung. Transparansi menjadi penting agar tidak muncul kesan bahwa kursi Sekda telah “dikunci” untuk kandidat tertentu sejak awal. Jika prosesnya tertutup dan sarat kepentingan, maka kepercayaan masyarakat terhadap reformasi birokrasi hanya akan menjadi slogan tanpa makna.
Perebutan kursi panas Sekda Medan sejatinya menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam menerapkan sistem merit. Apakah yang dipilih adalah sosok terbaik berdasarkan kompetensi dan integritas, atau justru mereka yang memiliki akses dan kedekatan dengan lingkaran kekuasaan?
Masyarakat Medan tidak membutuhkan Sekda yang pandai bermanuver di balik meja. Masyarakat membutuhkan Sekda yang berani bekerja, berani membenahi birokrasi, dan berani mengatakan benar jika benar serta salah jika salah.
Sebab pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya satu jabatan, melainkan masa depan tata kelola pemerintahan Kota Medan.
Jika kursi Sekda hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan, maka yang kalah bukan para kandidat, melainkan masyarakat Kota Medan itu sendiri.(RED)
