TAPUT, DELITIMES.ID – Pemkab Tapanuli Utara secara resmi memulai pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP), ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Dr Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, di eks Gedung Nasional Tarutung, Senin (14/9/2026).
Pembangunan MPP tersebut bersumber dari APBD Tapanuli Utara TA 2026 dengan alokasi sebesar Rp7.200.000.000. Pekerjaan fisik ditargetkan rampung pada Desember 2026 dan MPP dijadwalkan beroperasi penuh sebagai pusat pelayanan terpadu pada tahun 2027.
Rangkaian acara diawali dengan ibadah dipimpin Pdt Goklas Sianturi dengan mengutip Firman Tuhan dari 1 Korintus 3:10-11, yang menggarisbawahi pentingnya meletakkan dasar pembangunan yang kokoh di atas kasih karunia Tuhan dan landasan Yesus Kristus.
Dalam sambutannya, Dr Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menegaskan bahwa peletakan batu pertama ini merupakan simbol komitmen pemerintah daerah untuk terus membenahi dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
“Batu pertama yang kita letakkan hari ini adalah simbol dimulainya sebuah komitmen besar untuk membangun budaya pelayanan publik yang lebih baik di Kabupaten Tapanuli Utara. Pembangunan yang kita mulai pada hari ini bukan hanya memiliki target penyelesaian secara fisik, tetapi juga harus dipersiapkan secara menyeluruh agar pada saat difungsikan nantinya, gedung ini benar-benar siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Bupati.
Bupati juga menekankan agar seluruh pihak pelaksana menjaga kualitas pengerjaan dan integritas proyek pembangunan Mall Pelayanan Publik ini.
“Kita tidak ingin pembangunan ini hanya selesai secara administratif, tetapi kita ingin menghasilkan bangunan Mal Pelayanan Publik yang benar-benar berkualitas dan membanggakan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara. Diharapkan pada Tahun 2027, MPP ini dapat difungsikan sebagai pusat pelayanan publik yang modern, terpadu, nyaman, berkualitas, dan berkelanjutan,” tegas Bupati.
Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Taput Dr Deni Parlindungan Lumbantoruan, para asisten, para staf ahli bupati, pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta jajaran teknis pelaksana lapangan. (DT-SMP)
