MEDAN, delitimes.id – Anggota Komisi IV DPRD Medan, Rommy Van Boy, mendesak Pemko Medan untuk segera membuat aplikasi digital retribusi sampah guna mengatasi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Wajib Retribusi Sampah (WRS).
Menurut Rommy, hingga kini sistem pengutipan retribusi sampah masih manual dan rawan penyelewengan. Banyak temuan di lapangan menunjukkan iuran warga yang telah dibayar tidak langsung disetor ke kelurahan atau kecamatan, bahkan baru dibayarkan ke kas daerah setelah ditegur secara resmi di akhir tahun.
“Ini masalah serius. Sudah saatnya Pemko Medan, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, membangun sistem yang transparan. Aplikasi digital adalah solusi paling logis dan efektif untuk menutup celah kebocoran PAD dari sektor retribusi sampah,” tegas Rommy saat ditemui di ruang kerjanya usai RDP dengan HMI dan DLH Kota Medan, Senin (6/10).
Rommy menambahkan, aplikasi tersebut dapat terintegrasi langsung dengan data WRS yang sudah dimiliki kepala lingkungan (kepling). Setiap warga akan mendapatkan barcode atau ID khusus untuk pembayaran, sehingga proses penagihan dan pelaporan bisa terpantau secara real time.
“Dengan begitu, masyarakat bisa membayar langsung melalui aplikasi, dan DLH bisa langsung mengetahui siapa yang sudah bayar dan siapa yang belum. Transparansi dan akuntabilitasnya jauh lebih terjaga,” ujarnya.
Rommy juga mempertanyakan mengapa pengadaan bak sampah yang sudah diusulkan hampir satu tahun lalu belum direalisasikan, padahal anggaran untuk kegiatan lain tetap berjalan. “Ini menunjukkan ada masalah dalam skala prioritas. Fasilitas pendukung kebersihan seharusnya jadi perhatian utama,” tandasnya.
Ia juga menyoroti fakta bahwa target PAD retribusi sampah tahun ini sebesar Rp2 miliar lebih, namun realisasinya hingga 3 Oktober justru menyentuh Rp19 miliar. Meski pencapaian ini terlihat tinggi, menurut Rommy tetap perlu diselidiki apakah realisasi tersebut benar-benar berasal dari sistem yang akuntabel atau hanya pelunasan akhir tahun karena tekanan administratif.
Lebih jauh, Rommy meminta Pemko Medan tidak hanya fokus meminta dana operasional, tapi juga menunjukkan kinerja nyata. “Kita mengelola sampah 1.200 ton per hari. Jangan hanya minta anggaran terus, tapi manajemen lapangan minim hasil. Ini perlu diperbaiki,” katanya.
Terkait rencana pembangunan TPA di STM Hilir dan kerja sama pengelolaan sampah dengan investor Belanda, Rommy meminta agar masalah lahan milik warga di sekitar TPA segera dituntaskan. Ia juga mengingatkan agar investasi yang masuk tidak sia-sia karena terganjal oleh konflik sosial atau ketidakjelasan kebijakan.
“Solusi jangka panjang harus dikawal dengan kebijakan yang jelas dan teknologi yang memadai. Aplikasi retribusi adalah langkah awal menuju sistem pengelolaan sampah yang modern dan bebas dari kebocoran,” pungkasnya. (ds)
