JAKARTA, DELITIMES.ID – Sejumlah pengamat merespon wacana pembukaan rekening massal bagi masyarakat yang ditaksir menghabiskan Rp11 triliun dana APBN. Menurut mereka hal tersebut belum mendesak.
Menurut mereka, ada hal lain yang lebih prioritas, yakni perbaikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), apabila tujuannya ingin penyaluran bantuan sosial lebih efisien dan tepat sasaran.
Di sisi lain, alasan memperluas inklusi keuangan dan literasi keuangan juga tak sejalan dengan data terbaru yang memperlihatkan indeks keduanya telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
“Ini sangat tidak mendesak saat kondisi fiskal sulit,” kata pengamat ekonomi dan kebijakan publik dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, dikutip dari BBC, Sabtu (12/9/2026).
Berbagai spekulasi pun muncul karena kebijakan ini ditetapkan seakan secara tergesa-gesa dengan informasi yang serba terbatas. Para pengamat pun menekankan pentingnya transparansi menyeluruh terkait kebijakan ini.
“Sebelum pemerintah lompat ke program pembukaan rekening massal dengan dana sampai Rp11 triliun yang kabarnya akan diambil dari APBN ini, lebih bijak jika pemerintah mengkaji ulang DTSEN yang menetapkan desil. Kaji juga lebih dalam tujuannya, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyakarat,” kata peneliti lain dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Shafa Kalila.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berkata, pembukaan rekening massal melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) dimulai sebelum akhir 2026.
Untuk bisa mencapai 200 juta rekening, pembukaannya akan dilakukan secara bertahap.
Terkait anggaran program ini, Airlangga belum bisa memastikan akan memakai APBN 2026 atau APBN 2027. (REL)
